TELEGRAPH.ID, MAMUJU – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat mengikuti kegiatan Asistensi Peningkatan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2026, yang dilaksanakan di Grand Maleo Hotel & Convention Mamuju, Senin (8/6/2026).
Kehadiran BPBD Provinsi Sulawesi Barat dalam kegiatan tersebut sebagai tindak lanjut dari undangan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat kepada seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Kegiatan asistensi ini diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bekerja sama dengan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat dan diikuti oleh seluruh perangkat daerah serta biro di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, termasuk BPBD Sulbar yang menugaskan pejabat yang membidangi perencanaan dan penanggung jawab SPIP untuk mengikuti kegiatan tersebut.
Di tempat terpisah, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Yasir Fattah, mengatakan bahwa partisipasi BPBD Sulbar dalam kegiatan ini merupakan bentuk komitmen untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, sejalan dengan arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka.
“Penguatan SPIP dan peningkatan efektivitas pengendalian korupsi merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. BPBD Sulbar berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengendalian internal, manajemen risiko, serta akuntabilitas kinerja organisasi guna mendukung pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat,” ujar Yasir Fattah.
Menurut Yasir Fattah, penerapan SPIP yang efektif akan membantu organisasi dalam mengidentifikasi dan mengendalikan risiko, meningkatkan kualitas pengelolaan program dan anggaran, serta memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Rls)