TELEGRAPH.ID,MAMUJU – DPRD Sulbar menerima aspirasi Aliansi Honorer Nasional (AHN) Sulbar yang terancam diberhentikan secara massal di tahun 2023 mendatang.
Ketua DPRD Suraidah Suhardi, Wakil Ketua Komisi I Muslim Fattah, anggota Syahrir Hamdani menerima para tenaga honorer.
Turut hadir Kepala BKD Sulbar Zulkifli Maggazali.
“Kita juga terguncang atas keputusan Menpan RB ini. Baru kita nda bisa melawan karena daerah masih mengharapkan dana transfer pusat. Disisi lain honorer kita juga bagian dari pembangunan Sulbar,” kata Suraidah, usai menerima AHN Sulbar di kantornya Jl Abdul Malik Pattana Endeng, Kecamatan Simboro, Mamuju, Sulbar, Selasa (14/6/2022).
Dikatakan pihaknya akan lakukan rapat bersama seluruh dewan untuk memutuskan langkah yang akan dilakukan ke depan.
Baik melalui rapat paripurna dengan usulan dari Komisi I DPRD Sulbar.
“Apalagi honorer K2 kita masih ada 483 belum terangkat, baru disuruh lagi perekrutan PPPK. Inilah nanti akan kita perjuangkan bersama agar mereka terakomodir,” ungkap Suraidah.
Anggota Komisi I Syahrir Hamdani menambahkan pihaknya akan mengusulkan adanya pertemuan seluruh Komisi I DPRD se-Indonesia di Sulbar.
Mengingat, Penjabat Gubernur Akmal Malik merupakan bagian dari pemerintah pusat.
“Jadi kita datangkan semua agar bisa satu suara memperjuangkan para honorer kira di Sulbar. Jadi terpusat di Sulbar,” ungkap Syahrir.
Selain itu, DPRD juga meminta AHN terus berkoordinasi AHN daerah lain agar bisa satu frekuensi berjuang bersama.(*)