TELEGRAPH.ID, MAMUJU – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Sulawesi Barat, H. Adnan Nota, menegaskan pengangkatan M. Sahlan sebagai Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Majene telah sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku.
Hal itu disampaikan Adnan Nota menanggapi aksi unjuk rasa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO di Kantor Kanwil Kemenag Sulbar, Jalan Abd Malik Pattana Endeng, Mamuju, Senin (20/4/2026).
Menurutnya, tidak ada regulasi yang dilanggar dalam proses pengangkatan tersebut karena telah melalui tahapan asesmen dan pemeriksaan berjenjang, mulai dari daerah hingga pusat.
“Tidak ada regulasi yang dilanggar, semuanya sudah melalui asesmen. Kalau soal pernah melakukan kesalahan, iya, beliau memang pernah dinonjobkan. Tetapi apakah kita akan terus menghukum seseorang, sementara regulasi sudah memperbolehkan dia kembali menjabat? Semua sudah melalui pemeriksaan dari daerah hingga pusat, dan dia dinyatakan dapat kembali menduduki jabatan,” tegas Adnan Nota di hadapan mahasiswa.
Ia menambahkan, tidak ada manusia yang sempurna dan setiap orang berpotensi melakukan kesalahan.
“Saya sendiri tidak bisa menjamin bahwa saya tidak akan pernah melakukan kesalahan. Jadi, apa yang salah jika dia mengikuti lelang jabatan sesuai regulasi?” ujarnya.
Terkait tuduhan adanya mahar atau pelicin dalam proses pengangkatan pejabat, Adnan Nota membantah keras hal tersebut. Ia menegaskan tidak menerima uang sepeser pun.
“Soal mahar, wallahi, demi Allah, demi Rasul, tidak satu rupiah pun saya terima dalam proses pengangkatan pejabat sebagaimana dugaan yang adik-adik sampaikan. Termasuk soal isu double cabin itu, itu sama sekali tidak benar,” katanya.
Ia juga membantah adanya praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam penunjukan Kepala Kemenag Majene. Menurutnya, dari tiga nama calon yang diusulkan, tidak satu pun memiliki hubungan kekerabatan dengannya.
“Dari tiga calon yang diusulkan, tidak ada sama sekali hubungan kekerabatan dengan saya. Saya orang Polewali Mandar, tepatnya Kanang, istri saya orang Tinambung. Sementara tiga nama yang diusulkan, yakni Hasyim orang Majene, Syahrul orang Bone, dan Sahlan orang Majene. Jadi, di mana KKN-nya? Ini perlu saya luruskan agar tidak menjadi fitnah,” tegasnya.
Meski demikian, Adnan Nota mengapresiasi kritik, masukan, dan kontrol sosial yang dilakukan mahasiswa terhadap Kanwil Kemenag Sulbar.
“Silakan dikritik. Kami terbuka menerima kritik agar menjadi pengontrol bagi kami dalam menjalankan lembaga Kemenag, lembaga yang kita cintai bersama, agar tetap berintegritas,” tutupnya. (*)