TELEGRAPH.ID, MAMUJU – Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat koordinasi terkait monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 bersama Dinas Perkebunan Sulbar, Selasa (1/9/2026).
Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPRD Sulbar, Hj Jumiaty Mahmud, bersama sejumlah anggota dan staf Komisi II serta perwakilan Dinas Perkebunan Sulbar.
Dalam rapat, Komisi II menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan program dan penggunaan anggaran berjalan sesuai perencanaan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Sulbar, Hj Jumiaty Mahmud, mengatakan monitoring dan evaluasi diperlukan untuk melihat sejauh mana program yang telah dianggarkan benar-benar terlaksana, termasuk mengidentifikasi kendala yang masih dihadapi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Monitoring dan evaluasi ini penting untuk memastikan pelaksanaan APBD berjalan sesuai dengan perencanaan. Kalau ada program atau aspirasi masyarakat yang belum terealisasi, harus segera diketahui kendalanya dan dikomunikasikan dengan pihak pengusul,” kata Jumiaty.
Salah satu hal yang menjadi perhatian Komisi II yakni pengelolaan UPTD Perkebunan di Polewali Mandar (Polman). Jumiaty meminta pengelolaan UPTD tersebut dioptimalkan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Termasuk memastikan status lahan yang dikelola memiliki kejelasan sehingga lahan tidak terbengkalai atau menjadi lahan tidur.
“Pengelolaan UPTD Polman harus dimaksimalkan dengan sumber daya yang ada. Status lahan yang dikelola juga harus jelas, sehingga aset yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal dan tidak terkesan menjadi lahan tidur,” ujarnya.
Selain itu, Komisi II meminta aspirasi masyarakat yang belum terealisasi agar segera dikomunikasikan dengan pihak yang mengusulkan. Hal tersebut dinilai penting agar masyarakat mendapatkan kepastian mengenai tindak lanjut aspirasi yang telah disampaikan melalui proses pembahasan APBD.
Dalam rapat tersebut, Dinas Perkebunan Sulbar juga menyampaikan perkembangan realisasi APBD Tahun Anggaran 2026.
Hingga 1 September 2026, realisasi belanja Dinas Perkebunan Sulbar mencapai Rp18.795.413.756 atau 63,34 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp29.675.793.989.
Dari realisasi belanja tersebut, pembayaran utang kepada pihak ketiga telah mencapai 100 persen, dengan nilai sebesar Rp12.319.103.542 atau sekitar 41,51 persen dari total realisasi belanja.
Sementara itu, realisasi pendapatan tercatat sebesar Rp521.293.800 atau 347,81 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp149.880.000.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri Wakil Ketua Komisi II Hj Jumiaty Mahmud bersama staf Komisi II serta perwakilan Dinas Perkebunan Sulbar, yakni Sekretaris Dinas, Agustina dari Bidang H2P, dan bagian program.(*)