TELEGRAPH.ID, MAMUJU – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Barat (Sulbar) deklarasi kampanye damai Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 di Anjungan Pantai Manakarra, Jl Yos Sudarso, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Mamuju, Selasa (24/9/2024).
Diketahui, tahapan kampanye Pilkada Serentak Tahun 2024 akana dimulai pada tanggal 25 September hingga 23 November 2024.
Deklarasi kampanye damai dihadiri empat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar Tahun 2024 didampingi koalisi partai pengusung dan ratusan pendukung.
Deklarasi kampanye damai ditandai dengan pembacaan naskah deklarasi damai oleh Ketua KPU Sulbar Said Usman Umar, kemudian diikuti empat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar dan para ketua partai politik pengusung.
Usai pembacaan naskah deklarasi kampanye damai, dilanjut penandatanganan deklarasi kampanye damai oleh empat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, dimulai dari paslon nomor 1, Andi Ibrahim Masdar – Asnuddin Sokong, diikuti paslon nomor 2, Ali Baal Masdar – Arwan Aras, kemudian paslon nomor 3, H Suhardi Duka – Salim S Mengga, dan terakhir paslon nomor urut 4, Prof Husain Syam – Enny Anggraeni Anwar.
Usai penandatanganan deklarasi kampanye damai oleh paslon, dilanjutkan ketua-ketua partai politik pengusung masing-masing paslon dan saksi oleh Ketua dan Anggota KPU Sulbar.
Selanjutnya, penyerahan visi dan misi dimulai dari paslon kepada ketua KPU Sulbar, dimulai dari paslon nomor 1, kemudian nomor 2, nomor 3 dan nomor 4.
Ketua KPU Sulbar Said Usman Umar berharap kepada seluruh paslon memiliki komitmen bersama menyukseskan dan menciptakan Pilkada damai Tahun 2024.
Selain itu, juga berharap partisipasi seluruh masyarakat dalam meningkatkan partisipasi pemilih melebihi partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 lalu.
“Kami memiliki 30 ribu lebih penyelenggara pemilu sampai tingkat ad hoc, hal itu menjadi sebuau jaminan bahwa ada pendidikan moral yang terbangun pada penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024,” kata Said Usman.
“Tentu kami tidak bisa menjamin bagaimana karakter dan integritas para penyelenggara Pemilu kami hingga tingkat ad hoc, mohon dengan sangat agar kiranya jika menemukan adanya potensi pelanggaran dilakukan para penyelenggara kami agar disampaikan kepada kami tidak usai ribut ke medsos, kami memiliki mekanisme internal untuk melakukan perbaikan, ribut di medsos tidak akan memberikan solusi perbaikan,” imbuh Said Usman menambahkan.(*)