TELEGRAPH.ID, MAMUJU — Program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang digagas Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka membawa angin segar bagi jalannya roda pemerintahan di tingkat tapak. Kebijakan berupa penyaluran tambahan penghasilan atau insentif bagi kepala desa beserta perangkatnya di seluruh wilayah Sulbar ini dinilai sangat membantu menjaga efektivitas pelayanan publik.
Skema bantuan ini dirancang khusus untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus memotivasi kinerja aparatur desa.Terlebih di tengah situasi efisiensi anggaran yang sempat memengaruhi Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah kabupaten, suntikan dana dari Pemprov Sulbar hadir sebagai solusi krusial penopang pembangunan desa.
Melalui program BKK tersebut, kepala desa menerima tambahan penghasilan sebesar Rp1.000.000 per bulan. Sementara itu, sekretaris desa, kepala urusan (kaur), hingga kepala seksi (kasi) masing-masing mendapatkan insentif sebesar Rp500.000 per bulan.
Kebijakan ini pun disambut hangat oleh para pemangku kebijakan di tingkat desa. Kepala Desa Botteng Utara Ahmadi menyampaikan apresiasi mendalam atas perhatian pemerintah provinsi terhadap kesejahteraan para pengabdi masyarakat di pelosok.
“Ya ditambah semakin ditambah semakin bagus,” ujarnya belum lama ini.
Ia menambahkan, insentif ini menjadi dorongan moral yang sangat berarti bagi jajarannya dalam menjalankan tugas harian.
“Ya kalau bisa naik menjadi Rp5 juta. Ya penyemangat aparat, aparat juga, artinya mereka bilang betul-betul deh Pak Gubernur memperhatikan. Ke depannya mudah-mudahan itu berlanjut,” ungkapnya penuh harap. (Rls)