TELEGRAPH.ID, MAMUJU – Sebagai bagian dari penguatan program strategis transmigrasi berbasis pemberdayaan ekonomi pesisir, Tim Ahli Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat melakukan kunjungan kerja ke kawasan permukiman transmigrasi Tanjung China, Desa Bambakoro, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu, Kamis (26/6/2025).
Tim terdiri atas Abdul Wahab (Tenaga Ahli Bidang Transmigrasi), Hajrul Malik (Tenaga Ahli Bidang Kerja Sama Antar-Lembaga), Masram Jaya, dan Bayu.
Rombongan turut didampingi oleh jajaran Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat, termasuk Sekretaris Dinas Natsir, Perencana Ahli Muda Transmigrasi Bayu Widiyanto, Kepala UPTD Transmigrasi, serta sejumlah staf teknis lainnya.
Kunjungan berlangsung pukul 14.00–17.00 WITA dan menyasar kawasan permukiman yang telah dihuni oleh 100 kepala keluarga (KK) dari berbagai gelombang transmigrasi sejak tahun 2018.
Kondisi Eksisting dan Aspirasi Warga
Dalam kesempatan tersebut, tim melakukan peninjauan lapangan sekaligus dialog bersama warga transmigran lokal dan penduduk asal (TPA).
Sekitar 30 warga hadir dalam pertemuan, yang mayoritas terdiri atas ibu-ibu dan anak-anak. Sementara itu, sebagian besar warga laki-laki tengah bekerja di luar kawasan.
Permukiman ini dihuni oleh empat angkatan transmigrasi dengan rincian sebagai berikut:
Angkatan – Tahun – Jumlah KK
I. 2018 25 KK
II. 2022 25 KK
III. 2023 40 KK
IV. 2024 10 KK
Total 100 KK
Tantangan dan Potensi Pengembangan
Hasil dialog dan observasi menunjukkan bahwa sebagian besar warga mengelola tambak secara tradisional, namun hasilnya belum optimal.
Masalah utama terletak pada ketersediaan dan pengelolaan air. Lahan bekas hutan Nipa tidak mampu menampung air pasang dalam waktu lama, sehingga tambak cepat mengering saat air surut.
Sebaliknya, lahan bekas mangrove dinilai lebih produktif karena mampu menahan air lebih lama dan menghasilkan panen yang lebih baik.
Warga juga mengungkapkan kebutuhan akan sarana pendukung, seperti terpal, kincir air, dan pakan.
Meski begitu, sebagian warga telah menunjukkan keberhasilan awal dalam budidaya tambak secara mandiri.
Yang menggembirakan, kawasan ini masih memiliki potensi pengembangan lahan tambak seluas sekitar 310 hektare yang dapat dimanfaatkan secara bertahap untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Rekomendasi Strategis Tim Ahli
Berdasarkan hasil kunjungan, Tim Ahli Gubernur merekomendasikan sejumlah langkah strategis sebagai berikut:
1. Kebijakan Pro-Transmigrasi
Diperlukan dukungan kebijakan afirmatif yang berpihak pada program transmigrasi sebagai program prioritas nasional yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
2. Pengembangan Bertahap 310 Ha Lahan Tambak
Pengembangan lahan ini dalam tiga tahun ke depan diyakini dapat menjadikan Tanjung China sebagai pusat pertumbuhan ekonomi pesisir yang mampu menekan angka kemiskinan dan pengangguran.
3. Sinergi Lintas Sektor
Dibutuhkan keterlibatan aktif dari instansi terkait, seperti Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) serta Balai Wilayah Sungai (BWS), guna memberikan pendampingan teknis dan perlindungan kawasan tambak.
4. Intervensi Pembiayaan
Akses pembiayaan perlu diperluas melalui APBN, perbankan daerah (BPD), serta skema pembiayaan kelompok seperti UMKM dan UKM, untuk menjamin keberlanjutan usaha tambak warga.
5. Pengembangan Wisata Agro-Maritim
Jika dikelola secara profesional, kawasan tambak ini memiliki potensi dikembangkan sebagai destinasi wisata edukatif berbasis agro-pesisir. Gagasan branding seperti “Agro-Maritim Trans China” dinilai layak untuk dikaji lebih lanjut.
Transmigrasi Sulbar Bergerak Maju
Kunjungan ini mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mendorong transmigrasi sebagai instrumen pembangunan wilayah dan penguatan ketahanan ekonomi berbasis potensi lokal.
Program transmigrasi tidak hanya berperan mengurangi ketimpangan antardaerah, tetapi juga mengaktifkan kembali kawasan pesisir yang selama ini belum tergarap optimal.
“Transmigrasi adalah investasi sosial dan ekonomi jangka panjang. Jika seluruh pihak terlibat aktif, bukan tidak mungkin kawasan seperti Tanjung China akan menjadi motor penggerak ekonomi pesisir Sulbar,” ujar Abdul Wahab, Tenaga Ahli Gubernur Bidang Transmigrasi.
Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat menyatakan komitmennya untuk menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat produktivitas dan kemandirian, bukan sekadar kawasan hunian.(*)