Desa Bambu Resmi Jadi Kampung Pengawasan Pilkada 2020
TELEGRAPH.ID, MAMUJU – Ketua Bawaslu RI Abhan meresmikan Desa Bambu, Kecamatan Mamuju menjadi kampung pengawasan Pilkada 2020. Minggu, (8/3/2020).
Peresmian kampung pengawasan digelar di lapangan Bambu Runcing, Desa Bambu. Sejumlah Forkopimda Mamuju hadir dalam kegiatan tersebut.
“Pada hari ini, kami meresmikan kampung pengawasan di Desa Bambu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulbar, sebagai langkah awal untuk mendorong partisipasi masyarakat mewujudkan Pilkada yang aman, damai, luber,” kata Abhan.
Kata Abhan, peresmian kampung pengawasan itu juga dilakukan bertujuan untuk menekan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang diketahui bahwa Mamuju menempati urutan yang ke dua tertinggi Nasional soal IKP.
“Selain itu, politisasi SARA bisa ditekan, hoaks dan ujaran kebencian bisa diminimalisir, netralitas ASN bisa terjaga, sehingga semua kompetitor nantinya akan berkompetisi secara fair, secara luber, tidak ada intimidasi dan sebagainya,” tuturnya.
Lebih lanjut, Abhan menjelaskan, IKP adalah bagian dari deteksi dini, maka pihaknya dengan penyelenggara bersama stakeholder yang ada di Mamuju akan mengantisipasi potensi-potensi kerawanan.
“Tentu disini harus ada koordinasi bersama, serta komitmen bersama, untuk mewujudkan Pilkada di Mamuju ini yang berintegritas. Maka, ini harus kerja bersama tidak hanya Bawaslu, KPU, tetapi juga seluruh masyarakat,” paparnya .
Abhan menambahkan, ada beberapa indikator yang mempengaruhi IKP Mamuju menjadi tinggi, salah satunya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Kalau melihat potensi Pilkada tahun ini karena ada petahana, itu potensi netralitas ASN akan meningkat. Tentu juga mengacu pada pengalaman pemilu sebelumnya,” ungkapnya.
Untuk itu, Bawaslu RI berpesan kepada Bawaslu kabupaten Mamuju untuk lebih mengawasi ASN pada Pilkada yang akan datang sehingga harapan untuk menekan IKP Mamuju dapat terwujud.
“Iya. Pesan kami, mari bersama-sama mengawasi tahapan ini mulai awal sampai dengan akhir dan juga mengawasi potensi- potensi pelanggaran agar bisa kita meminimalisir, diantaranya netralitas ASN, hoaks, ujaran kebencian dan politik uang,” ucapnya.
Abhan juga berharap kepada seluruh lapisan masyarakat untuk komitmen, berpartisipasi aktif dalam mewujudkan Pilkada Mamuju yang berkualitas, agar kegiatan kampung pengawasan tidak hanya sekedar seremonial saja.
“Artinya, apakah masyarakat sudah terdaftar di DPT atau belum. Begitupun juga kalau melihat ada pelanggaran segera diawasi dan dilaporkan ke Bawaslu. Dengan adanya kampung pengawasan, mudah-mudahan ini nantinya bisa menyebarkan virus kebaikan kepada desa-desa lain yang ada di kabupaten Mamuju,” tutup Abhan.
(ILU/RIZ)
