TELEGRAPH.ID, MAMUJU – Diperlukan akselerasi dan upaya-upaya percepatan dalam mewujudkan target pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menuju Sulbar Maju dan Malaqbi.
Hal itu disamaikan Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar, pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) lewat di Video Converence (Vicon) di ruang oval lantai III kantor gubernur dengan tema, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang bekualitas untuk pembangunan yang berkelanjutan, Kamis (16/4/2020).
“Tidak terasa penyusunan RKPD ini telah memasuki periode tahun ke empat RPJMD Sulbar 2017-2022, makanya dibutuhkan akselesai untuk mewujudkan percepatan pembangunan,”kata Ali Baal.
Kata Ali Baal, sistem perencanaan yang baik merupakan langkah untuk menentukan tindakan implementasi pembangunan daerah menjadi lebih baik di waktu yang akan datang.
“Penyusunan rencana kerja OPD 2021 harus merujuk pada tema dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan,diharapkan saling bersinergi antara satu dengan yang lainnya,”ujar mantan Bupati Polman itu.
Menurutnya, harus memperhatikan dan mengatasi dampak yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19 yang terjadi. Baik dari aspek sosial maupun ekonomi dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan 2021.
“Semoga Musrembang ini mewujudkan kualitas perencanaan yang baik, memberikan manfaat besar untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat,”tuturnya.
Staf Khusus Mendagri RI Bidang Politik dan Pembentukan Jaringan, Apep Fajar Kurniawan, yang turut dalam Musrembang, mendorong pemanfaatan dan menggali potensi SDA secara maksimal yang dimiliki Sulbar.
“Meningkatkan industri, pariwisata dan investasi di berbagai wilayah didukung SDM dan infrastruktur untuk pertumbuhan berkualitas,”ujarnya.
Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Rahim, berharap, Musrenbang mampu menjawab secara maksimal visi misi besar yang telah ditetapkan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar.
Menurut politisi Nasdem itu, masih banyak masalah yang perlu perhatian serius dalam menyusun kebijakan pembangunan, utamnya isu kemiskinn, pengangguran, lapangan kerja yang terbatas, infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.
“Terutama infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, karena Sulbar masih berada di urutan kedua tertinggi stunting skala nasional,”ucap Rahim.
Kepala Bappeda Sulbar, Junda Maulana, mengatakan, Musrembang akan berlangsung selama tujuh hari, membuka seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin ikut berprtisipasi menyampaikan aspirasi, melalui link, bit.ly/Ask_MursenbangSULBAR2020.
Junda membeberkan, sebanyak 628 usulan yang disepakati bersama di 2021 dari total 1.930 usulan yang disampaikan enam kabupaten se-Sulbar pada 16 dan 17 Maret 2020 lalu.
“Ini akan menjadi Renja OPD di tahun 2021, dengan tetap memperhatikan urutan prioritas dan kapasitas kemampuan keuangan daerah,”ujarnya.
Adapun rincian usulan yang disepakati dari enam kabupaten, Mamuju 121 usulan tersebar di 32 OPD provinsi, Majene 99 usulan tersebar di 31 OPD provinsi.
Kemudian, Polewali Mandar, sebanyak 115 usulan di 27 OPD provinsi. Mamasa 157 usulan di 30 OPD provinsi, Pasangkayu sebanyak 35 usulan tersebar di 10 OPD provinsi, dan Mumuju Tengah 101 usulan tersebar di 32 OPD provinsi.
“Pokok-pokok pikiran DPRD dari total 6.010 yang diusulan, sebanyak 1.690 tidak dapat diakomodir, kemudian usulan yang perlu dibahas kembali dengan mekanisme hibah/bansos 84 usulan dan usulan yang diteruskan ke OPD provinsi untuk ditindaklanjuti 4.236. Ini berdasarkan hasil verifikasi Bappeda, sebagai bahan dalam penyusunan RKPD Sulbar 2021,”tuturnya.(advertorial)
