TELEGRAPH.ID, MAMUJU — Pimpinan dan Anggota DPRD Prov. Sulawesi Barat gelar Paripurna dalam rangka penyampaian laporan dan rekomendasi tahap pertama panitia khusus (pansus) Provinsi Sulawesi Barat di tenda darurat pelataran Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Senin (8/3/2021).
Ketua DPRD Sulbar Hj. Sitti Suraidah Suhardi memimping langsung rapat paripurna ini di dampingi Wakil ketua DPRD Sulbar, H. Abdul Rahim S.Ag dan H. Abdul Halim dan dihadiri Gubernur Sulbar.
Kemudian dihadiri Sukri selaku ketua pansus pengawasan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana, Muhammad Hatta Kainang, ketua pansus pengawasan percepatan pemulihan dampak sosial ekonomi masyarakat pasca bencana.
Turut hadir Bonggalangi, SE wakil ketua pansus pengawasan penggunaan anggaran dan penyaluran logistik dan beberapa anggota pansus seperti H. Firman Argo Waskito, H. Abidin, Megawati, S.Ip, Ismiwati Ramlan, Irbad Kaimuddin, S,Ip, Mutmainnah, Ambo Intang, Drs, H. Husain Haenur, M Dalif Arsyad, dan Andi Salehuddin.
Ir. H. Firman Argo Waskito dalam pembacaan laporan menerangkan, agar Pemprov segera berkoordinasi ke Pemerintah Pusat untuk mengeluarkan Inpres percepatan pemulihan pasca bencana, menyediakan rumah layak huni bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal akibat gempa bumi.
Sementara Bonggalangi menyampaikan beberpa poin diantaranya agar Pemprov segera meralisasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang bekerjasama dengan Inspektorat dan memberikan penguatan peran BPBD dalam rangka penanggulangan tanggap darurat dan pasca bencana.
Kemudian Muhammad Hatta Kainang selaku Ketua Pansus terkait Pengawasan Percepatan Pemulihan Dampak Sosial
Ekonomi Masyarakat Pasca bencana, menyarankan Pemprov segera membuat program Padat Karya Plus dengan sasaran infrastruktur Desa yang mengalami kerusakan.
“Kemudian memperjelas bagaimana tindakan nyata dari beberapa OPD terkait dengan pemulihan dampak sosial dan ekonomi,”ucap Hatta.
Ketua DPRD Suraidah menambahkan, berharap kiranya rekomendasi yang telah disampaikan dan diserahkan DPRD kepada Pemprov idapat ditindak lanjuti secepatnya.
“Pansus akan tetap mengeluarkan
rekomendasi dalam menunjang kerja–kerja Pemerintah Provinsi
Sulawesi Barat hingga masa kerja Pansus berakhir,”tutup Ketua DPRD Sulbar dari fraksi Demokrat.(rls/adv).