Media Platform Baru Sulawesi Barat

2 Tahun ABM-Enny Pimpin Sulbar, Ketua DPRD: Banyak yang Perlu Dievaluasi

0 31


TELEGRAPH.ID, MAMUJU – Ketua DPRD Sulbar Hj Amalia Fitri Aras mengatakan, sangat banyak yang perlu dievaluasi di dua tahun kepemimpinan Ali Baal Masdar – Enny Angraeny Anwar (ABM-Enny) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar.

ABM-Enny genap dua tahun memimpin provinsi berslogam Mellete Diatonganan pada Minggu 12 Mei 2019.

Amalia menyebutkan, sejumlah persoalan yang perlu dievaluasi, diantaranya OPD yang tidak berkinerja baik dalam hal pelaksanaan program.

“Seperti proyek perternakan di Beroangin Polman, masalah bibit dan pupuk pertanian dan masalah pengadaan kapal melayan,”kata Amalia Aras kepada wartawan usai buka puasa di gedung DPRD Sulbar, Senin (13/5/2019).

“Termasuk masalah pemerintahan, sampai saat ini masih banyak pejabat status Plt, belum ada pejabat defenitif. Padahal dalam aturan Plt maksimal enam bulan, rupanya disini bisa sampai satu tahun,”Amalia menambahkan.

Dari segi kesehatan lanjut Amalia, kasus stunting masih menjadi persoalan besar, pasalnya, angkanya tidak pernah turun, malah yang ada adalah kenaikan dari tahun ke tahun.

“Termasuk soal pendidikan infrastruktur, yang kami tuangkan dalam rekomendasi DPRD dalam sidang paripurna penyampaian rekomendasi terhadap LPJ gubernur,”kata dia.

Amalia mengatakan, soal menilai buruk dan tidaknya, itu sudah terjawab dalam rekomendasi DPRD terhadap LPJ Gubernur Sulbar dalam sidang paripurna.

“Dan ini harus diakui dan ditindak lanjuti oleh eksekutif, termasuk arah kebijakan yang ada,”ucapnya.

Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar dan Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri Aras menandatangani rekomenasi poin rekomendasi DPRD terhadap LPJ gubernur dalam sidang paripurna yang digelar, Senin (13/5/2019)

Amalia menuturkan, DPRD secara kelembagaan menilai banyak program di OPD yang tidak langsung bersentuhan dengan kebutuhan rakyat, yang ada malah penolakan program oleh rakyat karena dinilai merugikan.

“Seperti perternakan sapi di Beroangin yang kita rekomendasikan untuk dihentikan dan diaudit oleh BPK,”katanya.

Masalah yang paling krusial, lanjutnya, adalah soal akselerasi pertumbuhan ekonomi yang tidak berjalan lurus dengan penurunan angka kemisminan.

“Ekonomi kita naik, tapi angka kemiskinan juga ikut naik, seharusnya kalau ekonomi naik angkat kemiskinan akan menurun. Ini masalah yang harus dicari akar persoalannya diamana,”pungkasnya Amalia.

“Jadi masih sangat banyak yang perlu dievaluasi, termasuk hubungan gubernur dan wakilnya yang terkesan tidak harmonis selama ini, dan itu mempengaruhi kinerja aparatur yang ada,”sambungnya.

Amalia menegaskan, pembangun infrastruktur harus dipercepat, berdasarkan kewanangan yang dimiliki oleh pemerintah provinsi.

“Seperti pembangunan jalan Kalumpang-Batuisi, tanggungjawab Pemprov panjangnya 42 km, namun yang baru dikerjakan hanya 2 km. Jadi masih ada 40 km PR Pemprov. Ini baru di Mamuju, belum daerah lain, seperti Ulumanda dan Tobadak Tujuh,”tuturnya.

(had/adv)

Leave A Reply

Your email address will not be published.