Zudan Sebut Penggantian Sekwan Disetujui Mendagri, Suraidah: Kita Menduga Ada Pemalsuan Persetujuan DPRD
TELEGRAPH.ID, MAMUJU – Pasca mutasi pejabat eselon di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, rupanya menyisakan persoalan. Pasalnya Pj Gubernur Sulbar, Zudan Arif Fakhrullah dianggap melakukan pelantikan secara sepihak dengan tidak memperhatikan sejumlah regulasi yang mestinya jadi acuan.
Salah satunya dengan pelantikan Sekretaris DPRD atau sekertaris dewan (Sekwan) yang sebelumnya dijabat oleh Abdul Wahab dan digantikan oleh Muhammad Hamzih.
“Berdasarkan regulasinya kan jelas apalagi terkait Sekwan mesti ada persetujuan tertulis dari DPRD. Sementara hal itu tidak pernah kita lakukan apalagi terkait nama yang ditunjuk di pelantikan tadi (Muhammad Hamzih). Kami tak pernah usulkan nama itu sejak awal,” ungkap Ketua DPRD Sulawesi Barat, Sitti Suraidah Suhardi di ruang kerjanya pada Senin (22/1) dihadapan sejumlah awak media.
Sejumlah regulasi yang dinilai diabaikan oleh Pj. Gubernur dalam melakukan mutasi diantaranya Undang-undang nomor 17 tahun 2024 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Derah pada pasal 323 huruf c yang menyebutkan tentang hak mengajukan usul dan pendapat.
Kedua, undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 202 ayat (2) Juncto Peraturan Pemerintah tentang Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 9 ayat (3) dengan jelas bahwa. “Sekretaris DPRD Provinsi diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Gubernur atas persetujuan Pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan Pimpinan Fraksi”
Sehingga atas dasar itu, menurutnya pelantikan tersebut ditengarai terjadi pemalsuan dokumen tentang persetujuan DPRD. Sebab bila melihat mekanisme yang semestinya ditempuh oleh seorang Pj Gubernur di Kemendagri dalam melakukan penggantian Pejabat Pimpinan Tinggi di Daerah mestinya hal tersebut tak terjadi.
“Silahkan teman-teman melihat mekanismenya. Pada poin ketiga persyaratan layanan dalam melakukan Penggantian Pejabat Pimpinan Tinggi di Daerah itu kan tertulis jelas disitu mesti ada File Scan Persetujuan DPRD (untuk jabatan Sekwan Provinsi). Artinya apa yang disampaikan oleh Pj. Gubernur itu saya jadi menduga ada hal hal yang terjadi diluar sepengetahuan kami di DPRD. Sehingga kita patut menduga ada pemalsuan dokumen yang sampai ke Kemendagri atau lembaga-lembaga berwenang yang disebut-sebut Pj Gubernur tadi,” terangnya.
Terhadap situasi tersebut, politisi Partai Demokrat ini juga menyayangkan model kepemimpinan Zudan yang terkesan tak menghargai kewenangan masing-masing institusi yang ada di pemerintahan.
“Sebelumnya sudah saya sampaikan beberapa kali juga atas apa yang menjadi pandangan fraksi-fraksi dan keputusan lembaga terhadap rencana penggantian Sekretaris DPRD. Tetapi toh hari ini kita melihat Pj. Gubernur tetap juga dengan pendiriannya. Sebagai warga Sulbar tentu ini membuat kita prihatin karena kehadirannya merupakan representasi pemerintah pusat dalam melanjutkan dan menyelesaikan masalah yang belum tuntas dimasa transisi pemerintahan saat ini. Termasuk dengan menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan persoalan. Tetapi ini justru di lingkup pemerintahan sendiri membuat masalah. Saya kira rakyat yang tanpa gelar akademik apapun akan bisa menilai bagaimana Sulbar kita hari ini,” pungkasnya.(*)
