TELEGRAPH.ID, MAMUJU – Komisi IV DPRD Sulbar Gelar Rapat Dengar Pendapat(RDP) dengan semua stakeholder soal kesiap siagaan bencana.di Rumah aspirasi DPRD Sulbar, Senin (14/11/2022)
Dalam rapat tersebut di hadiri Ketua Komisi IV, yang mewakil Danrem,mewakili Kapolda, Basarnas,Biro Hukum, Keuangan, BPBD Provinsi dan Kabupaten, Dinsos, Non-Governmental Organization (NGO) relawan becana.
Menurut Wakil Ketua Komisi IV, Hatta Kainang mengatakan rapat tersebut membahas terkait kesiapan daerah dalam menangani bencana.
“Yang kita bahas tadi dalam rapat mengenai implementasi perda kebencanaan yang kita sepakati,”Kata Hatta
Jadi intinya dengan adanya perda ini tentu segara akan dibuatkan Standar Operasional Prosedur(SOP)kebencanaan melalui peraturan Gubernur
Hatta juga menyebutkan dalam rapat itu juga membahas terkait evaluasi soal penganggaran BPBD di tiap kabupaten hemat kami masih sangat minim, dan kami minta keuangan pada saat asistensi anggaran 2023 untuk mencermati anggaran masing-masing BPBP kabupaten
Jangan sampai mereka hanya berharap pada BTT Provinsi atau anggaran BPBD Provinsi
“setelah perda ini di nomor register oleh kementrian dalam negeri itu harus segera ada peraturan gubernur yang mengatur soal SOP kebencanaan, jadi siapa kerja apa,bagaimana pola kerjanya itu semua di atur dalam SOP” ungkapnya
Soal jumlah anggaran BPBD setiap Kabupaten ia mengatakan anggaran BPBD Provinsi Tahun 2023 mengalami kenaikan sedikit,kalau di daerah paling tinggi itu Majene hanya saja majene ini dana dari pusat yang banyak,yang minum Polman, Mamuju termasuk Provinsi sangat rendah juga.(*)
