Buka Forum Penyusunan RKPD, Wagub Sulbar Tekan Enam Hal
TELEGRAPH.ID, MAMUJU — Wakil Gubernur Sulbar Hj Enny Anggraeni Anwar membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2022 secara virtual, Kamis (25/2/2021).
Dalam forum tersebut Enny menekanan bahwa sinergitas dengan semua stakeholder sangat penting dalam melakukan pendalaman untuk menentukan program prioritas dan mendesak.
“Senergitas dan komunikasi yang intens sangat dibutuhkan agar tidak ada lagi kesalahan dalam menentukan program prioritas dan mendesak,”Imbuh Enny dalam forum yang dihadiri pimpinan DPRD dan unsur instansi vertikal.
Selain itu, Enny Anggraeni pun menyampaikan enam hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Sulbar.
Pertama, menurutnya, tahapan dan proses perencanaan, agar diikuti dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kedua, melakukan sinkronisasi dengan kebijakan pembangunan nasional yang telah tertuang pada pada peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020tl tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 sesuai dengan hasil koordinasi Kementrian/lembaga dengan masing-masing OPD.
“Kemudian ketiga, fokus terhadap pencapaian target pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD,”ucap Enny.
Adapun yang keempat, lanjutnya, program dan kegiatan harus diarahkan untuk melakukan percepatan pemulihan ekonomi akibat Covid-19 dan pasca gempa bumi yang telah melanda sebagian wilayah Kabupaten Majene dan Mamuju.
“Kelima, agar kepala OPD mempedomani tema, prioritas, serta arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2022 untuk dijabarkan kedalam rencana kerja OPD dan enam, segera rumuskan program dan kegiatan prioritas yang hasilnya dapat dirasakan langsung serta memiliki manfaat bagi masyarakat,”pungkasnya.
Sementaranya Sekprov Sulbar, Muhammad Idris yang juga hadir memberikan beberapa poin arahan yang menjadi isu strategis dalam membangun Sulbar.
Dalam arahannya menyampaikan empat isu strategis wilayah Sulawesi Barat. Diantaranya, belum optimalnya nilai tambah dan produktivitas dari komoditas unggulan , infrastruktur dasar dan komoditas belum memadai, kualitas SDM masih rendah terutama terkait angka stunting yang tinggi.
“Terakhir belum optimalnya aspek mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana berdasarkan tipologi kebencanaan daerah,”ujarnya
Idris juga menyampaikan beberapa prioritas provinsi. Diantaranya penyediaan infrastruktur pelayanan dasar, p akselerasi pembangunan ekonomi, pembangunan manusia, pemberdayaan lingkungan hidup dan mitigasi bencana dan tata kelola pemerintahan .modern.
Dalam forum RKPD tersebut menghadirkan narasumber dari Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Dirjen Bina Pembangunan Daerah dan Kemendagri. (adv)
