Dari BPJS hingga Infrastruktur: 100 Hari Kerja SDK–JSM Wujudkan Anggaran yang Lebih Pro-Rakyat
TELEGRAPH.ID, MAMUJU – Di tengah kondisi fiskal yang ketat, Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM) menunjukkan langkah nyata dalam mengubah arah kebijakan anggaran menjadi lebih bermanfaat bagi masyarakat.
Salah satu capaian utama pemerintahan SDK–JSM dalam 100 hari kerja adalah alokasi anggaran sebesar Rp15 miliar untuk membiayai iuran BPJS Kesehatan warga yang belum terdaftar di seluruh kabupaten. Kebijakan ini menjadi solusi cepat atas permasalahan tunggakan dan kepesertaan BPJS yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Dalam konferensi pers yang digelar di ruang teater Kantor Gubernur Sulbar, Senin (26/5/2025), Kepala Bapperinda Sulbar, Junda Maula, menjelaskan bahwa bantuan tersebut menyasar segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) dalam rangka mendorong tercapainya Universal Health Coverage (UHC).
“UHC adalah komitmen kita untuk memastikan akses layanan kesehatan yang adil dan terjangkau bagi semua warga tanpa hambatan finansial,” ujar Junda.
Bantuan iuran BPJS Kesehatan ini berlaku untuk periode April hingga Desember 2025, berdasarkan nota kesepakatan yang telah ditandatangani oleh Gubernur Sulbar dan Kepala Cabang BPJS Kesehatan pada 24 Maret 2025.
Selain sektor kesehatan, SDK–JSM juga menyiapkan anggaran sebesar Rp300 miliar untuk pembangunan di enam kabupaten pada tahun anggaran 2026. Setiap kabupaten akan menerima alokasi dana sebesar Rp50 miliar, sesuai hasil pembahasan dalam Forum Bupati se-Sulbar pada 24 April 2025.
Usulan program dari masing-masing daerah telah dihimpun melalui Musrenbang RPJMD dan RKPD yang digelar pada 29 April 2025. Fokus anggaran meliputi sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta infrastruktur dasar.
Seluruh program yang dirancang dipastikan berorientasi pada dampak langsung terhadap masyarakat, guna mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Sulawesi Barat.(*)
