Media Platform Baru Sulawesi Barat

DPRD Sulbar Pertanyakan Implementasi Data Desa Presisi

0 83

TELEGRAPH.ID, MAMUJU – DPRD Sulbar rapat paripurna penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2022 di kantor sementara DPRD Sulbar, Jl Abd Malik Pattana Endeng, Simboro, Mamuju, Rabu (3/5/2023).

Rapat paripurna dipimpin langsung ketua DPRD Dr Hj Sitti Suraidah Suhardi dan dihadiri puluhan anggota DPRD Sulbar.

Rapat paripurna juga dihadiri langsung PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik.

DPRD Sulbar menyampaikan sejumlah poin rekomendasi terhadap terhadap LKPJ Gubernur Tahun 2022.

Rekomendasi DPRD Sulbar terhadap LKPJ Gubernur Tahun 2022 dibacakan Anggota DPRD Fraksi Golkar Muslim Fattah.

Salah satu poin rekomendasi DPRD Sulbar adalah mempertanyakan implementasi Data Desa Presisi (DDP) yang ditetapkan sebagai program prioritas PJ Guburnur Akmal Malik sejak awal menjabat.

Poin lain adalah menyangkut realisasi kinerja OPD yang tidak maksimal, serta banyaknya program mendesak yang belum tercapai.

Hampir seluruh OPD mendapat catatan dengan kinerja yang tidak sesuai harapan.

Menurut DPRD Sulbar banyak penduduk tidak memiliki KTP, tersedianya sarana dan prasarana Diklat bagi ASN.

Perlu verifikasi dan evaluasi terhadap peraturan gubernur dan peraturan daerah, meningkatkan monitoring kesbangspol, peningkatan fungsi inspektorat, meninjau ulang mutasi pejabat sebab dinilai tidak sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku.

Sejumlah program harus didasari sumber pembiayaan berdasarkan RKPD, meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pengelolaan sampah, mendorong peran satpol PP dalam penegakan Perda secara holistik.

Perlu mengevaluasi pelayanan internet dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), termasuk mengevaluasi program internet desa.

Melakukan pembenahan sejumlah Mess dalam daerah maupun luar daerah, menyelesaikan pajak kendaraan dinas yang menumpuk, melakukan inventarisasi kawasan hutan dan memastikan kawasan permukiman keluar dari status kawasan hutan lindung, menekan inflasi, kemiskinan dan stunting, menyusun peta potensi peluang usaha, meningkatkan sarana dan prasarana objek pariwisata serta peningkatan promosi objek wisata di Sulawesi barat.

Rekomendasi lainnya, meningkatkan koordinasi terkait pengelolaan DBH Sawit, membentuk Perda rencana pengembangan industri Kabupaten, Intervensi penanganan rawan pangan, membahas bersama terkait DID, pencegahan hama holtikultura dan peternakan, dan mendorongbindrks lingkungan hidup, perkuat perencanaan pembebasan lahan, optimalisasi PAD, panataaan ulang data dapodik, dan perlu audit program APBD yang tidak termuat dalam RPJPD termasuk program Data Desa Presisi.

Menanggapi hal itu, PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik berterima kasih dan mengapresiasi atas rekomendasi DPRD Sulbar terhadap LKPJ 2022.

“Rekomendasi ini merupakan cermin dari perhatian yang tinggi terhadap kinerja pemerintah serta merupakan dukungan serta partisipasi dari DPRD dalam rangka mewujudkan Provinsi Sulawesi barat yang lebih baik,” ujar Akmal Malik.

Tentunya masih banyak hal yang belum sesuai dengan harapan banyak pihak, karenanya melalui sambutannya Akmal Malik menyampaikan permintaan maaf.

“Kami mohon maaf mungkin bila belum bisa memenuhi harapan dari pimpinan dan anggota DPRD terhadap capai-capaian yang diharapkan,” ujar Akmal Malik.

Soal DDP, Akmal Malik meminta ruang khusus melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa menyangkut progres dan implementasi program DDP. (*)

Leave A Reply

Your email address will not be published.