TELEGRAPH.ID, MAMUJU – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat memperkuat kolaborasi dengan UNDP Indonesia untuk mengatasi tantangan dalam pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di sejumlah desa penerima manfaat program energi bersih.
Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi daring antara ESDM Sulbar dan UNDP Indonesia, Rabu, 18 Juni 2025. Rapat membahas strategi pemeliharaan dan pengelolaan PLTS yang telah dibangun melalui program Accelerating Clean Energy Access to Reduce Inequality (ACCESS), hasil kerja sama UNDP, Kementerian ESDM, dan didanai oleh Korea International Cooperation Agency (KOICA).
Program ACCESS di Sulbar mencakup pembangunan PLTS di empat lokasi, yakni Desa Pangandaran, Saluleang, Dusun Buntu Lalong (Desa Leling Utara), dan Desa Kopeang.
Programme Manager Nature Climate Energy UNDP Indonesia, Mathilde Sari Gokmauli, mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Sulbar atas pelaksanaan program ini.
“Kami sangat menghargai sinergi yang dibangun oleh Pemprov Sulbar melalui Dinas ESDM untuk mendukung keberlanjutan program,” ujarnya.
Meskipun seluruh PLTS telah beroperasi sejak tahun lalu, sejumlah kendala teknis dan sosial masih ditemukan. Salah satunya kerusakan pada PLTS di Dusun Buntu Lalong yang sedang diperbaiki, serta rendahnya partisipasi warga dalam pembayaran iuran bulanan.
Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Sulbar, Andi Rahmat, menyatakan dukungan penuh pemerintah provinsi terhadap keberlanjutan program ACCESS.
Namun ia mengakui, intervensi langsung dari pemerintah provinsi terkait pemeliharaan PLTS terbentur regulasi yang mengatur bahwa aset tersebut merupakan milik desa.
“Karena PLTS ini menjadi aset desa, provinsi tidak bisa serta-merta membiayai pemeliharaan langsung,” jelasnya, merujuk pada Permendagri Nomor 7 Tahun 2024.
Sebagai alternatif, ia mengusulkan agar perbaikan dapat diajukan melalui skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK), baik dari pemerintah kabupaten maupun provinsi.
Ia juga mencontohkan model pengelolaan PLTS di Pulau Karampuang, Mamuju, yang melibatkan koperasi dan sistem token sebagai pola distribusi listrik yang efektif.
“Pengelolaan berbasis koperasi dan sistem token bisa ditiru. Bahkan masyarakat dapat membayar sesuai kebutuhan daya, sementara kelebihannya bisa dijual ke pelanggan lain,” ujarnya.
Andi Rahmat menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan peran pemerintah desa dalam mensosialisasikan pentingnya iuran operasional.
“Tanpa iuran, sistem ini tidak akan berkelanjutan. Ini tanggung jawab bersama,” tegasnya.
Di akhir pertemuan, UNDP meminta Dinas ESDM Sulbar memfasilitasi pertemuan tatap muka dengan para kepala desa, pengurus BUMDes, serta pemda setempat. Permintaan itu disambut positif oleh ESDM Sulbar.
Dengan koordinasi yang berkelanjutan, ESDM Sulbar berharap pengelolaan PLTS di desa-desa penerima manfaat bisa lebih optimal dan berkelanjutan.(*)
