TELEGRAPH.ID, MAMUJU – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Barat menggelar focus group discussion (FGD) dalam rangka penyusunan laporan evaluasi pemilihan tahun 2024 tingkat Provinsi Sulawesi Barat di Aula Kantor KPU Jl Ir Soekarno Hatta, Mamuju, Jumat (7/3/2025).
FGD yang berlangsung lima sesi dihadiri Bawaslu Provinsi dan kabupaten, KPU kabupaten se-Sulbar, peserta pemilihan atau pimpinan partai politik, lembaga pemantau pemilu, TNI Polri, kejaksaan, pemda, DPRD, akademisi, hingga media massa.
Dalam FGD tersebut diurai kembali sejumlah kendala atau kekurangan penyelenggaraan pemilihan tahun 2025. Mulai dari problem dalam penyediaan surat suara, kampanye, data pemilih, partisipasi pemilih, sampai pada adanya penyelenggara yang terjerat hukum.
Anggota KPU Sulbar Asriani menyampaikan, setiap masukan akan menjadi bahan evaluasi untuk kerja-kerja ke depan.
“Kami akan menjadikan ini bahan evaluasi. Ke depan harus lebih maksimal,” ucapnya.
Sementara Tim Pakar KPI RI Sidik Pramono menjelaskan, dalam FGD ini ia merangkum masukan dari peserta pemilu, utamanya soal daftar pemilih.
Menurutnya ini menarik, sebab daftar pemilih yang dikelola KPU tidak lahir secara independen dari KPU. Tetap melibatkan lembaga lain, KPU dan perangkatnya hanya memvalidasi data yang sudah ada.
“Terkait penyempurnaan data ini, tentu menjadi PR kita semua. Sehingga harus dibereskan bersama,” jelasnya.
Ketua KPU Sulbar Said Usman Umar menjelaskan, beberapa stakeholder sudah menyampaikan identfikasi masalah. Mudah-mudahan semua ini bisa diramu untuk menarik perubahan mekanisme ke depan.
“Yang terpenting adalah menata setiap masalah ini agar tidak terjadi lagi ke depan,” ucap Usman. (*)
