Kadis Transmigrasi Sulbar Hadiri Rapat Bersama Menteri Transmigrasi Bahas Penguatan Program di Sulbar
TELEGRAPH.ID, JAKARTA – Kepala Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat, Ibrahim, turut menghadiri rapat bersama Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Muhammad Iftitah Sulaiman, yang membahas penguatan program transmigrasi di wilayah Sulawesi Barat.
Rapat tersebut berlangsung di ruang pertemuan Kementerian Transmigrasi RI, Jakarta, pada Senin, 5 Mei 2025, dan dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, para bupati se-Sulawesi Barat, serta Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana.
Dalam rapat tersebut, Menteri Transmigrasi menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat perencanaan dan pelaksanaan program transmigrasi yang berkelanjutan di Sulbar.
Kadis Transmigrasi Sulbar, Ibrahim, menyampaikan bahwa rapat ini menjadi momentum strategis untuk menyampaikan langsung berbagai kebutuhan daerah transmigrasi di Sulbar kepada pemerintah pusat.
“Kami menyampaikan kondisi terkini kawasan transmigrasi di Sulbar, termasuk potensi, tantangan, serta kebutuhan penguatan infrastruktur dan akses pelayanan dasar di lokasi transmigrasi,” ujar Ibrahim.
Ibrahim mengapresiasi dukungan pemerintah pusat terhadap Sulawesi Barat, yang dinilai masih menjadi salah satu provinsi prioritas pengembangan transmigrasi di kawasan timur Indonesia.
“Kehadiran Menteri Transmigrasi langsung dalam pembahasan ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah pusat serius mendorong pembangunan kawasan transmigrasi di Sulbar,” tambahnya.
Rapat juga membahas integrasi program transmigrasi dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) serta penguatan koordinasi lintas sektor, termasuk Bappeda dan pemerintah kabupaten.
Ibrahim menegaskan bahwa Pemprov Sulbar siap berkolaborasi dan terus memperkuat perencanaan lintas sektor demi mewujudkan kawasan transmigrasi yang mandiri dan produktif.
“Kawasan transmigrasi bukan hanya soal relokasi, tetapi bagaimana menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan,” jelasnya.
Rapat koordinasi ini diakhiri dengan penegasan dari Menteri Transmigrasi agar seluruh kepala daerah menyampaikan data prioritas kawasan transmigrasi yang membutuhkan intervensi segera, terutama menjelang pembahasan anggaran tahun 2026. (*/adv)
