TELEGRAPH.DI, MAMUJU – Ketua DPRD Sulawesi Barat Suraidah Suhardi, Hj Sitti Suraidah Suhardi meminta semua elemen bergerak cepat menangani masalah stunting di daerah ini.
“Harus dikerjakan secara bersama-sama oleh semua elemen atau pemangku kepentingan,” kata Suraidah saat menerima Tim Satuan Tugas Penanganan Stunting Sulbar di ruangan kerjanya, Selasa (12/4/2022).
Angkat stunting Sulawesi Barat saat ini mencapai 33,8 persen. Tertinggi kedua di Indonesia setelah Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Kita juga selalu sosialisasi jika turun reses dan sosper di masayarakat bahwa pentingnya menjaga asupan gizi untuk mencegah anak stunting,” ujarnya.
Turut, hadir menerima Satgas Penanganan Stunting Sulbar yakni Wakil Ketua DPRD Sulbar Abdul Rahim, Ketua Komisi IV Sudirman, Ketua Bapemperda Sahrir Hamdani dan Taufik.
Suraidah mengatakan hal tersebut merupakan bentuk serius terhadap kondisi stunting atau gizi buruk kronis terjadi di Sulbar saat ini.
“Semua masukan dari Tim Satgas Penanganan Stunting Sulbar akan dibahas lebih lanjut. Termasuk meminta agar ada Perda terkait penanganan stunting di Sulbar,” ujar politisi cantik Partai Demokrat tersebut.
Teknikal Asisten Satgas Penanganan Stunting Indri menambahlab kahadirannya di DPRD untuk menyampaikan bahwa sudah ada tim satgas penanganan stunting terbentuk dan membutuhkan dukungan.
“Kami mendorong Perda khusus dalam penanganan stunting di Sulbar. Termasuk harusbada intervensi anggaran di DPRD Sulbar dalam penanganan stunting,” pungkasnya.
Dia membeberkan Polman dan Majene saat ini paling tinggi angka stunting.
“Kita juga akan bentuk Satgas Kabupaten hingga kecamatan. Kalau Satgas provinsi berkantor di BKKBN Sulbar,” ujarnya.
Sesuai target nasional tahun 2024 mendatang angka stunting di Sulbar harus berada dia angka 14 persen.
“Makanya dibutuhkan kerja keroyokan agar penanganan stunting ini bisa terus menurun. Kita harap kerjasama semua stakeholder untuk turut andil,” tandasnya.(*)
