Komisi II DPRD Sulbar Kunjungan Kerja ke UPTD BPPTP Polman, Dorong Pemanfaatan Aset untuk Tingkatkan PAD
TELEGRAPH.ID, POLMAN – Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan kunjungan kerja ke Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Proteksi dan Pembenihan Tanaman Perkebunan (BPPTP) di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Kamis (24/9/2026).
Kunjungan tersebut dipimpin Sekretaris Komisi II DPRD Sulbar, Ari Iftikhar, bersama anggota Komisi II Syarifuddin, Sulfakri, H Fadhily, serta sejumlah staf pendamping. Rombongan diterima Kepala UPTD BPPTP Polman Abdul Azis bersama sejumlah staf.
Sekretaris Komisi II DPRD Sulbar Ari Iftikhar mengatakan, kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD melihat langsung pengelolaan lahan, aset, serta potensi penerimaan daerah yang berada di bawah UPTD BPPTP.
Menurut Ari, salah satu potensi yang dapat dikembangkan adalah pemanfaatan lahan milik UPTD BPPT di beberapa lokasi di polman, untuk tanaman jagung dalam jangka pendek. Lahan tersebut dapat disewakan kepada masyarakat melalui perjanjian kerja sama yang jelas.
“Ini salah satu potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Lahan yang ada bisa dimanfaatkan untuk tanaman jangka pendek seperti jagung dengan pola kerja sama bersama masyarakat,” kata Ari.
Dorong Pengembangan PAD dari Bibit Perkebunan
Ari juga menyoroti potensi penerimaan daerah dari penjualan bibit tanaman perkebunan, seperti kakao, kelapa sawit dan jagung. Menurut dia, pemerintah daerah perlu menyiapkan regulasi dan sarana pendukung retribusi agar potensi tersebut dapat dikelola secara optimal.
“Untuk pengembangan PAD dari bibit kakao dan komoditas lainnya, perlu dukungan regulasi berupa perda tentang retribusi hasil penjualan Produksi usaha Daerah serta dukungan sarana dan prasarana dan opersional” ujarnya.
Selain potensi PAD, Komisi II juga membahas persoalan aset lahan dan bangunan UPTD BPPTP. Ari menjelaskan, terdapat lahan seluas sekitar 5 hektare yang menjadi aset Pemerintah Kabupaten Polman. Sementara bangunan gedung yang berdiri di atasnya merupakan aset Pemerintah Provinsi Sulbar.
Karena itu, menurutnya, status aset tersebut perlu diperjelas agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Salah satu opsi yang dapat dikaji adalah pertukaran aset antara lahan milik Pemprov Sulbar yang digunakan UPTD perkebunan kabupaten Polman dengan Lahan yang saat ini digunakan UPTD BPPTP di Baseang
Ari juga menyoroti pengelolaan lahan perkebunan di Batupanga yang luasnya sekitar 21 hektare. Ia berharap pengelolaan lahan milik pemerintah semakin dimaksimalkan agar penerimaan PAD sesuai yang ditergetkan Pemerintah Provinsi Sulbar sebesar Rp39 juta dapat tercapai.
Keterbatasan Operasional Jadi Perhatian
Komisi II juga menemukan kendala operasional yang dihadapi staf perkebunan. Ari mengatakan, staf yang bertugas di lapangan belum memiliki kendaraan roda dua maupun roda empat yang memadai untuk menjangkau lahan perkebunan. Kondisi tersebut berkaitan dengan keterbatasan anggaran operasional.
“Staf perkebunan juga membutuhkan kendaraan operasional untuk menjangkau lahan. Ini menjadi salah satu kendala karena dukungan anggaran operasional masih terbatas,” ujarnya.
Di sisi lain, Komisi II DPRD Sulbar menyatakan dukungan terhadap aksi perubahan yang dilakukan Kepala UPTD BPPTP Polman Abdul Azis. Salah satunya melalui gerakan pengembangan agens pengendali hayati dengan memanfaatkan Laboratorium Pengamatan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT).
Pengembangan tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi serangan organisme pengganggu tanaman sekaligus mendorong peningkatan produksi tanaman perkebunan.
“Komisi II mendukung aksi perubahan yang dilakukan Kepala UPTD, termasuk pengembangan agens pengendali hayati melalui pemanfaatan laboratorium POPT. Ini penting untuk mengantisipasi risiko terhadap tanaman dan meningkatkan produksi perkebunan,” kata Ari.
Menurut dia, penguatan fungsi UPTD BPPTP tidak hanya berkaitan dengan produksi bibit dan perlindungan tanaman, tetapi juga dapat diarahkan untuk mendukung peningkatan PAD Sulbar.
Sementara itu, Kepala UPTD BPPTP Polman Abdul Azis menyambut baik kunjungan Komisi II DPRD Sulbar. Ia mengatakan, kunjungan tersebut menjadi momentum untuk menyampaikan secara langsung kondisi dan berbagai kebutuhan UPTD, khususnya dalam pengelolaan lahan, pembenihan, perlindungan tanaman serta pengembangan potensi PAD.
Abdul Azis juga mengapresiasi perhatian Komisi II terhadap aksi perubahan yang sedang dilakukan UPTD. Menurutnya, dukungan DPRD diperlukan agar inovasi dan program pengembangan UPTD dapat berjalan lebih optimal.
“Kami sangat mengapresiasi kunjungan Komisi II. Ini menjadi kesempatan bagi kami menyampaikan kondisi di lapangan sekaligus mendapat masukan untuk pengembangan UPTD ke depan,” ujar Abdul Azis.
Ia berharap dukungan DPRD dan pemerintah daerah dapat memperkuat sarana, prasarana, serta anggaran operasional UPTD sehingga pengelolaan lahan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih maksimal.(*)
