TELEGRAPH.ID, MAMUJU – Isu potensi politik uang atau money politik mengiringi proses pemilihan wakil gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) penggantian antar waktu (PAW) yang tengah berlangsung di DPRD Sulbar.
Menanggapi hal tersebut, Panitia Pemilihan (Panlih) DPRD Sulbar menyiapkan skema untuk mencegah praktik politik transaksional dalam proses pemilihan tersebut.
Wakil Ketua DPRD Sulbar, Munandar Wijaya, mengatakan Panlih berkomitmen menjaga proses pemilihan agar berjalan sesuai ketentuan dan terhindar dari praktik yang dapat mencederai demokrasi.
“Kita sudah buat skema untuk menghindari itu (money politik),” kata Munandar kepada wartawan di Gedung DPRD Sulbar, Jalan Abd Malik Pattana Endeng, Kecamatan Simboro, Mamuju, Rabu (28/10/2026) malam.
Diketahui, dua bakal calon wakil gubernur Sulbar PAW, yakni Syamsul Samad dan Fatmawati Salim, telah diserahkan Gubernur Sulbar Suhardi Duka kepada DPRD Sulbar melalui mekanisme yang berlaku.
Syamsul Samad direkomendasi Partai Demokrat dan Fatmawati Salim direkomendasi Partai Nasdem.
Dua nama itu diserahkan ke DPRD Sulbar melalui Gubernur Suhardi Duka setelah koalisi tujuh parpol sepakat. Tujuh partai tersebut yakni, Demokrat, Nasdem, PKS, PSI, Partai Buruh, Partai Ummat, dan Gelora.
Setelah menerima kedua nama tersebut, DPRD Sulbar mulai menjalankan tahapan pemilihan.
Agenda diawali dengan rapat paripurna penetapan petunjuk teknis (juknis), kemudian dilanjutkan dengan rapat internal Panlih untuk menyusun jadwal pemilihan hingga penetapan hasil.
Panlih Pertimbangkan Gandeng Lembaga Independen
Munandar mengatakan, dalam rapat paripurna telah muncul usulan agar proses pemilihan wakil gubernur Sulbar PAW turut melibatkan lembaga independen.
Usulan tersebut akan dikaji lebih lanjut oleh Panlih, termasuk menentukan mekanisme pendampingan dan lembaga yang dinilai tepat untuk dilibatkan.
“Nanti kami akan kaji dan diskusikan seperti apa mekanismenya dan lembaga mana yang kami gandeng untuk mendampingi Panlih agar jauh dari praktik yang bisa mencederai proses pemilihan nanti,” ujarnya.
Menurut Munandar, sejumlah lembaga yang berpotensi dilibatkan di antaranya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Ombudsman, serta aparat penegak hukum (APH), seperti kepolisian dan kejaksaan.
Namun, keterlibatan lembaga-lembaga tersebut masih sebatas usulan yang akan dibahas secara internal oleh Panlih.
“Ini masih menjadi diskusi internal kami di Panlih nantinya,” ucapnya.
Munandar menegaskan, Panlih berkomitmen meminimalkan potensi politik uang dalam seluruh tahapan pemilihan wakil gubernur Sulbar PAW.
“Jadi, poin besarnya adalah kami berupaya maksimal agar tidak terjadi hal yang mencederai proses ini,” pungkasnya.(*)
