TELEGRAPH.ID, MAMUJU – Rapat Koordinasi Verifikasi dan Validasi Pembangunan Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Provinsi Sulawesi Barat digelar di d’Maleo Hotel Mamuju, Kamis (1/10/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat ini merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dan Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, untuk memastikan pembangunan gerai KDKMP berjalan terverifikasi, tepat sasaran, dan terintegrasi dengan potensi unggulan daerah.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulbar, Safaruddin, S.DM, diundang sebagai pemateri utama dengan membawakan materi bertajuk Navigasi Ekonomi Biru Sulawesi Barat. Turut menjadi pemateri Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Dalam paparannya, Safaruddin menegaskan strategi DKP Sulbar mengoptimalkan sektor kelautan dan perikanan melalui sinergi KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), dengan menempatkan KDKMP sebagai off-taker utama hasil nelayan.
“Selama ini nelayan kita menjual ikan dalam bentuk mentah ke luar daerah, kita kehilangan nilai tambah hingga Rp39 miliar per tahun. Ke depan, KDKMP harus menjadi off-taker, menjadi pusat kumpul, pengolah, dan pemasar. Jangan biarkan ikan Sulbar menyejahterakan daerah lain,” tegas Safaruddin.
Ia memaparkan, Sulbar memiliki potensi ekonomi biru yang luar biasa: 663 km garis pantai, 69 pulau, dan 79.532 pelaku usaha perikanan. Produksi perikanan tahun 2024 tercatat 179.748 ton, terdiri dari perikanan tangkap 71.559 ton dan budidaya 108.321 ton.
Meski potensinya besar, masih ada tantangan struktural seperti kebocoran nilai tambah, dampak perubahan iklim, rumitnya rantai perizinan kapal, serta keterbatasan infrastruktur rantai dingin (cold chain).
Untuk menjawab itu, DKP menyiapkan 6 pilar dukungan untuk KDKMP pesisir:
- Pasokan & Data: integrasi KUSUKA dengan Simkopdes agar data nelayan akurat dan terverifikasi.
- Mutu & Sertifikasi: pendampingan SKP dan CPIB agar produk higienis dan berdaya saing.
- Sarana Pascapanen: pembangunan pelabuhan, gudang beku, dan pabrik es.
- Ruang & Perizinan: percepatan KKPRL untuk kepastian usaha.
- SDM & Kelembagaan: pelatihan manajemen koperasi bagi pengurus KDKMP.
- Pembiayaan & Pasar: akses KUR/LPMUKP serta membuka pasar lewat program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Ekonomi biru bukan sekadar menangkap ikan. Ini tentang membangun ekosistem dari hulu ke hilir yang berpihak pada nelayan. KDKMP adalah kunci agar nelayan tidak lagi menjadi penonton di daerahnya sendiri,” ujar Safaruddin menambahkan.
Lebih jauh, DKP telah menyusun Blueprint Investasi TA 2027 senilai total Rp356,3 miliar, meliputi budidaya terintegrasi dan Keramba Jaring Apung (KJA) Rp246,95 miliar, Sentra Pengolahan PPI Palipi Rp35 miliar, Pengawasan Pokmaswas & VMS Rp28,08 miliar, Pabrik Es Balok Kasiwa kapasitas 20 ton/hari Rp8,15 miliar, serta Rumah Kemasan untuk 30-50 UMKM Rp6,15 miliar.
Skema rantai pasok yang diusung adalah: Hulu (nelayan/pembudidaya) → KDKMP sebagai pusat kumpul, off-taker dan cold chain → Hilirisasi (olahan, kemasan, sertifikasi) → Pasar akhir (Gerai KDKMP, MBG, antar daerah/ekspor).
Sebagai rencana aksi jangka pendek, DKP menargetkan pemetaan 153 desa pesisir pada Oktober 2026, perintisan unit usaha di KNMP Sumare dan Babana pada November 2026, konsolidasi forum provinsi-kabupaten pada Desember 2026, dan ekspansi serta replikasi model pada 2027.
Di akhir paparan, Safaruddin menyampaikan tiga rekomendasi kebijakan: pertama, DKP masuk dalam Tim Terpadu KDKMP Provinsi sebagai penanggung jawab klaster kelautan-perikanan; kedua, mewujudkan satu basis data tunggal yang terintegrasi dengan Simkopdes; dan ketiga, menetapkan KDKMP sebagai mitra utama pengelola infrastruktur DKP TA 2027.
