TELEGRAPH.ID, MAMUJU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Capaian ini menandai keberhasilan Sulbar meraih WTP untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2014.
Dalam rapat paripurna DPRD Sulbar, Rabu (11/6), Wakil Gubernur Salim S. Mengga menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh pihak, namun juga mengingatkan masih banyak perbaikan yang harus dilakukan.
“Alhamdulillah, ini buah kerja keras semua pihak. Tapi kami tidak boleh berhenti di sini. Masih ada catatan dari BPK yang harus kami tindak lanjuti,” ujar Salim.
Ia menegaskan bahwa Pemprov Sulbar tidak akan menunggu batas waktu 60 hari untuk menindaklanjuti temuan BPK, melainkan langsung bergerak menyelesaikan persoalan administratif dan pengembalian kerugian negara.
“Tim kami sudah bergerak untuk menuntaskan masalah administratif dan pengembalian kerugian negara secepat mungkin,” tambahnya.
Dalam laporannya, BPK RI memberikan apresiasi atas konsistensi Pemprov Sulbar dalam mempertahankan opini WTP. Namun, terdapat tiga temuan penting yang disoroti dan perlu segera ditindaklanjuti. Meski tidak dijelaskan secara rinci, Wakil Gubernur memastikan seluruh rekomendasi BPK akan menjadi prioritas.
“Kami tidak ingin sekadar mempertahankan WTP, tapi juga mengejar opini WTP tanpa catatan di tahun-tahun mendatang,” tegasnya.
Untuk mendukung perbaikan tersebut, Pemprov Sulbar telah mengambil sejumlah langkah konkret, antara lain:
Memblokir pihak-pihak yang terkait dengan temuan BPK dari proses lelang proyek hingga permasalahan terselesaikan.
Memperketat pengawasan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Meningkatkan koordinasi dengan DPRD untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Salim juga mendorong pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Barat untuk mengikuti jejak provinsi dalam meraih opini WTP.
“Kami siap berbagi pengalaman dan praktik terbaik agar seluruh daerah di Sulbar bisa meraih predikat yang sama,” katanya.
Di akhir penyampaiannya, Wakil Gubernur menekankan bahwa opini WTP bukan sekadar capaian administratif.
“Ini tentang bagaimana uang rakyat dikelola dengan baik, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.
(rls)
