Anggota DPRD Sulbar Marigun Harap Catatan BPK RI Terhadap LHP LKPD Tahun 2023 Jadi Bahan Evaluasi Jajaran Pemprov

TELEGRAPH.ID, MAMUJU – Meski mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah aerah (LKPD 2023) namun Pemprov Sulbar mendapatkan catatan.

Adapun catatan tersebut, yakni Pemprov Sulbar belum memiliki kebijakan akuntansi atas Akun Properti Investasi, Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan tidak sesuai ketentuan, dan Kelebihan pembayaran atas Sembilan Paket Pekerjaan Gedung dan Bangunan pada tiga SKPD, dan Kekurangan Penerimaan atas Jaminan Pelaksanaan yang tidak dicairkan.

Atas hal tersebut, BPK RI meminta Kepala BPKPD agar menyusun kebijakan akuntansi properti investasi dan memproses kelebihan pembayaran atas gaji dan TPP senilai Rp 276 juta dan menyetorkan ke kas daerah.

Kemudian meminta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah untuk lebih optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan dan memproses kelebihan pembayaran atas kekurangan volume senilai Rp 405 Juta serta menyetorkannya ke kas daerah.

Menanggapi catatan BPK RI, Anggota DPRD Sulbar Fraksi Golkar Dr H Marigun Rasyid berharap menjadi bahan evaluasi jajaran Pemprov Sulbar.

“Harus menjadi bahan evaluasi bagi seluruh jajaran Pemprov Sulbar,” kata Marigun kepada media Telegraph.id, Selasa (4/6/2024).

Tak kalah penting, kata Marigun, catatan tersebut agar segera ditindak lanjuti dalam Waktu yang ditentukan oleh BPK RI.

“Catatan ini harus segera ditindak lanjuti, apalagi menyangkut keuangan,” pungkasnya.

Diketahui, Pemprov Sulbar Kembali meraih opini WTP dari BPK RI atas LHP LKPD Tahun 2023.

Opini WTP tersebut merupakan yang ke-10 kalinya secara berturut-turut.(*)