Dispoparekraf Ikuti Asistensi IEPK dan SPIP, Bau Akram Dai : Jadi Momentum Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Baik
TELEGRAPH.ID, MAMUJU – Analis Perencana Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Dispoparekraf) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Asmadi, yang juga menjadi pejabat perencanaan/penanggungjawab SPIP menghadiri Asistensi Peningkatan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2026 yang berlangsung di Ballroom Grand Maleo Hotel & Convention, Mamuju, Senin (8/6/2026).
Kegiatan asistensi diharapkan mampu mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah secara lebih transparan, efektif, serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Sulawesi Barat. Hal mana sejalan dengan komitmen Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, yang terus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
Kegiatan dibuka oleh Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, Zulherizal. Dalam sambutannya, ia menyampaikan pentingnya penguatan sistem pengendalian internal sebagai fondasi dalam mewujudkan pemerintahan yang berintegritas.
Sementara itu, Inspektur Inspektorat Sulbar M. Natsir yang mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat menekankan agar asistensi menjadi momentum strategis bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat efektivitas pengendalian korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Ia mengingatkan pentingnya menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik melalui penguatan sistem pengendalian intern yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Terkait rangkaian kegiatan, Asmadi menyampaikan bahwa asistensi diisi dengan sejumlah pemaparan materi. Rochmad Budiyono sebagai pemateri pertama menjelaskan tentang Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi dan SPIP Terintegrasi.
Selain itu peserta juga memperoleh sosialisasi aplikasi survei persepsi efektivitas pengendalian risiko integritas bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Kabupaten Mamuju.
Selanjutnya tim dari BPKP memaparkan materi Penilaian Risiko Kecurangan (Fraud Risk Assessment).
“Kami mendapat banyak materi, dan tentu ini memperkuat pemahaman dalam upaya pencegahan korupsi dan penguatan sistem pengawasan internal pemerintah,” kata Asmadi.
Terkait hal di atas, Kepala Dispoparekraf Sulbar, Bau Akram Dai, menyambut baik pelaksanaan asistensi peningkatan IEPK dan SPIP Terintegrasi tersebut.
Menurutnya, kegiatan ini menjadi sarana penting untuk memperkuat kapasitas aparatur dalam menerapkan sistem pengendalian intern yang efektif, sehingga mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
“Keikutsertaan Dispoparekraf tentu sangat penting untuk memperkuat pemahaman tentang penerapan SPIP dan strategi pencegahan korupsi. Kami ingin memastikan setiap program dan kegiatan di Dispoparekraf Sulbar dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Bau Akram.
Bau Akram menegaskan, Dispoparekraf Sulbar berkomitmen terus meningkatkan kualitas pengelolaan risiko dan pengawasan internal sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
“Dengan pengendalian yang semakin kuat, kami optimistis pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berintegritas,” tutupnya. (Rls)
