GNPHI Nilai Direktur RSUD Mamuju Gagal Tangani Nasib Ratusan Nakes
TELEGRAPH.ID, MAMUJU – Ratusan tenaga kesehatan (Nakes) di Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju mogok kerja sejak senin (12/7). Ketua Gerakan Nasional Perawat Honor Indonesia (GNPHI)
Usman mengatakan, aksi itu merupakan reaksi nakes yang menilai menajemen rumah sakit tak becus memperhatikan nasib mereka.
Kata Usman, selain tak digaji, sejak bulan April tahun ini, para tenaga kesehatan selama ini bekerja tanpa kejelasan status. Desakan agar Direktur RSUD Mamuju dicopot pun disuarakan.
“Karena seandainya dia mampu, seharusnya pasca dikeluarkan SK bupati Mamuju penangguhan dulu, mestinya ini direktur lihai mengambil alih dulu membuatkan SK, supaya BPJS nakes bisa dibayarkan,” tutur Usman. Rabu (14/7/2021).
Bagi Usman, RSUD Mamuju merupakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan, sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
“Sudah tiga tahun ini rumah sakit BLUD, artinya ada jalan ini seandainya dia mampu,” tegasnya.
Direktur RSUD Mamuju Dr Titin berdalih, seluruh Nakes yang melakukan mogok berstatus sebagai tenaga sukarela.
“Statusnya kan tenaga sukarela jadi kalau dibilang tenaga sukarela, artinya, suka dan rela to,” tuturnya.
Titin menuding, permasalahan berawal saat Bupati mencabut SK mereka pada bulan april lalu. Ia juga mengaku masalah itu telah ia laporkan ke sekretaris daerah.
“Januari sampai Maret itukan ada SK terbit dari bupati sebelumnya, ketika di April, jadi ini dampak dari SK pencabutan, jadi statusnya suka rela,” ungkapnya.
Meski begitu Titin menanggapi santai tuntutan Nakes agar dirinya dicopot dari jabatannya.
“Silahkan saja, itukan tergantung bupati,” katanya.
Wakil Bupati Mamuju Ado Mas’ud mengatakan, aksi mogok yang dilakukan Nakes di RSUD adalah masalah serius, karena menyangkut pelayanan publik.
Apalagi ditengah situasi Pandemi Covid-19, para Nakes sangat dibutuhkan sebagai garda terdepan jika terjadi hal yang tidak di inginkan dalam penanganan kesehatan.
“Ini seharusnya bisa diselesaikan oleh manajemen rumah sakit, apalagi status sudah BLUD, itu secara mandiri mengelola sistem keuangannya. Tentu ini akan menjadi evaluasi kami dan saya akan komunikasi lanjut dengan bu bupati kita, sehingga ada solusinya,” ucapnya.
Ado berharap manajemen RS ini sehat, karena tidak ada kewajiban untuk menyetor PAD. Bahkan, kata Ketua DPC PDIP Mamuju ini, selama ini RSUD masih disuplai dana.
“Jadi harus kesejahteraan Nakes itu ditingkatkan, bukan seperti ini kejadiannya,” pungkasnya.
