MAMUJU, TELEGRAPH.ID – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), menunjukkan ketidakpuasannya yang mendalam terhadap dugaan praktik pembayaran pajak daerah yang tidak transparan oleh sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit.
Kekecewaan ini memuncak dalam rapat Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pajak daerah yang berlangsung di ruang oval Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar pada Jumat, 25 April 2025.
Ketegasan Gubernur SDK terlihat jelas ketika ia mengetahui adanya ketidaksesuaian signifikan antara volume penggunaan air permukaan oleh perusahaan sawit dengan jumlah pajak yang mereka bayarkan. Situasi ini memicu kemarahannya hingga ia meninggalkan ruang rapat sebagai bentuk protes.
Kepada awak media, anggota DPR RI periode 2019-2025 ini secara lugas menuding perusahaan-perusahaan tersebut melakukan penyimpangan dalam pembayaran pajak. Bahkan, ia menduga kuat adanya praktik penghindaran pajak yang dilakukan secara sengaja.
Menurutnya, banyak perusahaan perkebunan yang memanfaatkan sumber air permukaan dalam skala besar namun tidak memenuhi kewajiban pajaknya secara proporsional. Kondisi ini dinilai sangat merugikan keuangan daerah dan memerlukan tindakan perbaikan yang segera.
“Banyak air yang mereka gunakan, tapi pajak yang dibayar tidak sesuai. Ini sedang saya benahi. Jika tidak ada penyelesaian yang baik, kita akan bawa masalah ini ke ranah hukum,” tegas Gubernur SDK dengan nada serius.
Sikap keras Gubernur Sulbar ini mengindikasikan komitmennya untuk memberantas praktik-praktik yang merugikan PAD dan memastikan perusahaan-perusahaan beroperasi secara adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. (*)
