Permahi Mamuju: Wacana Pilkada Dikembalikan ke DPRD Kegagalan Demokrasi dan Akan Memperkuat Simpul Oligarki
Pilkada Kembali ke DPRD
TELEGRAPH.ID, MAMUJU – Ketua Permahi Mamuju Wardian menilai wacana pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD adalah kegagalan demokrasi dan akan memperkuat simpul oligarki.
Menurutnya, apabila pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD justru akan membatasi partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpinnya.
“Sehingga kami menganggap akan melahirkan pemimpin yang kebijakannya tidak lagi berpihak kepada masyarakat tapi justru mengutamakan kepentingan pemodal dan partai politik,” katanya.
Selain itu, Permahi Mamuju juga kami menganggap wacana ini justru akan menghianati semangat reformasi, karena sebagaimana yang kita ketahui pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh DPRD sudah pernah kita lakukan di masa orde baru yang diatur dalam Undang-undang No 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok pemerintahan daerah.
“Meski usulan ini dianggap lebih efisien dalam anggaran pilkada, akan tetapi kami menganggap justru akan menambah angka pengangguran karena yang tadinya banyak masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan pilkada akan kehilangan pekerjaan contohnya PPK, Panwascam, PPS, Panwaslu sampai KPPS dan PTPS,” ucapnya.
Bukan hanya itu, lanjutnya, jika pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD maka Permahi Mamuju menduga kedepan tidak akan ada lagi pemerintah yang akan terjung dan berhubungan langsung dengan masyarakat karena dianggap tidak ada kontribusi apapun.
“Jika pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD justru kami menganggap akan melahirkan pemerintahan yang (KKN),” katanya.
Maka dengan ini Permahi DPC Mamuju menganggap wacana pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD hanya akan melahirkan masalah baru dan betul-betul sangat menghianati semangat Reformasi.(*)
