Media Platform Baru Sulawesi Barat

5 Poin Prioritas Kebijakan RKPD Pemprov Sulbar Tahun 2020

0 390

Telegraph.id, MAMUJU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) mulai menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020. Penyusunan dilakukan oleh badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melalui berbagai kegiatan.

Pemprov Sulbar menetapkan peningkatan sumber daya manusia dan daya saing wilayah untuk kesejahteraan masyarakat, sebagai prioritas pembangunan daerah di tahun 2020 mendatang.

Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana menyebut, prioritas pembangunan lebih pada peningkatan pendidikan dan kesehatan, pengentasan kemiskinan, penguatan konektivitas wilayah, pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi inklusif serta tata kelola pemerintahan modern.

“Tentu target kita adalah untuk Indeks Pembangunan Manusia mencapai 68,65 persen, pertumbuhan ekonomi 7,8-8,1 persen, penurunan angka kemiskinan turun dua digit atau menjadi 9,62 persen,”ujar Junda Maulana.

Sementara itu, lanjut Junda, peringkat daya saing Sulbar saat ini di urutan ke 23, rasio elektrifikasi 92 persen. Kemudian indeks reformasi birokrasi berada pada kategori B.

Untuk peningkatan derajat pendidikan dan kesehatan, arah kebijakannya adalah meningkatkan pelayanan kesehatan gizi masyarakat dan meningkatkan pelayanan pendidikan berkualitas.

“Maka programnya adalah, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, percepatan penurunan stunting, peningkatan kesehatan ibu dan anak serta pencegahan dan pengendalian penyakit. Kemudian penyediaan pendidikan yang berkualitas dan merata di daerah, dan peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan,”kata dia.

Untuk penurunan angka kemiskinan, programnya adalah peningkatan ekonomi masyarakat berbasis produk unggulan daerah, peningkatan rumah layak huni dan peningkatan akses lapangan kerja.

Terkait penguatan konektivitas wilayah dan pembangunan berkelanjutan, lanjutnya, arah kebijakannya adalah meningkatkan kondisi jalan provinsi, sarana dan prasarana perhubungan, rasio elektrifikasi, cakupan air minum dan sinitasi, ketersediaan air baku dan mengurangi areal lahan kritis.

“Sehingga arah programnya adalah peningkatan dan rehabilitasi jaringan jalan dan jembatan, kemudian peningkatan dan rehabilitasi sarana perhubungan dan telekomunikasi,”ucapnya.

Serta peningkatan dan rehabilitasi prasarana energi, peningkatan dan rehabilitasi pemukiman dan perumahan serta air baku, dan peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Untuk pertumbuhan ekonomi inklusif, programnya adalah peningkatan produktivitas, kualitas, dukungan kelembagaan dan sarana prasarana pertanian, perikanan dan kehutanan.

“Kemudian, pengembangan nilai tambah industri dan pariwisata, pemanfaatn inovasi untuk produktivitas dan perluasan akses usaha mikro, kecil dan koperasi,”paparnya.

Terkait tata kelola pemerintahan modern, programnya adalah optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan profesionalisme ASN, penguatan produk hukum daerah dan penguatan sistem pengendalian intern pemerintahan.(*/nhd)

Leave A Reply

Your email address will not be published.