Anggota DPRD Sulbar Abdul Rahim Prihatin Kondisi Pendidikan Anak-anak di Puppuring Polman
TELEGRAPH.ID, POLMAN – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Abdul Rahim, prihatin dengan puluhan anak di Puppiring, Kecamatan Alu, Kabupaten Polman, yang harus menelusuri hutan dan melewati dua sungai untuk sampai ke sekolahnya.
Kondisi ini disaksikan langsung oleh legislator partai Nasdem saat melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Alu Kabupaten Polman.
Abdul Rahim mengatakan, kondisi pendidikan disana sangat memprihatikan yang harus diperhatikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Polman.
“Bayangkan ada bangunan sekolah yang dibangun menggunakan dana PNPM Mandiri. Pengakuan masyarakat sudah tiga tahun tidak dipakai,”kata Rahim kepada Tribun-Timur.com, Minggu (17/3/2019).
Ia menambahkan ada sekitar 40 anak-anak disana yang harus berjalan kaki melewati gunung dan dua sungai untuk sampai ke sekolahnya.
Rahim menceritakan, panorama alam disana begitu mempesona. Tatapan mata seolah tak ingin berkedip sejenakpun tuk memandangnya di atas tanah yang subur.
Masyarakatnya sabar, ulet dan masih perpegang kuat pada nilai dan budaya adat istiadatnya.
“Sayang, pendidikannya sangat tertinggal jauh. Ada 9 guru ditempatkan di sana, tetapi hanya 1-2 orang yang relatif aktif, selebihnya malas,”ungkap Rahim mengulan pengakuan salah satu murid.
Bahkan, kata dia, ada sekolah kelas jauh di Dusun Tanase yang dibangun lewat PNPM-Mandiri dalam kondisi layak, ternyata dicropping.
“Akibatnya, sekitar 30 anak harus berjalan kaki sekitar tiga kilometer dengan melewati hutan dan jalan terjal serta menyeberangi sungai besar,”tuturnya.
Dikatakan, kondisi ini sudah berlangsung sekitar enam tahun lalu. Olehnya, Rahim berharap, Pemkab Polewali Mandar melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan segera mempertimbangkan untuk menghidupkan kembali sekolah yang dimaksud agar anak-anak bisa mendapatkan akses pendidikan dari jarak dekat, murah dan berkualitas.
“Selebihnya, kita berharap SDN 006 Puppuring bisa segera Didisiplinkan. Guru-guru PNS yang selama ini diakui oleh masyarakat dan pihak pemerintah desa setempat, tidak berjalan malas,”pungkasnya.
“Tapi ini dibutuhkan keseriusan dinas terkait sesuai kewenangan yang dimiliki,”tambahnya.
(had/red)
