TELEGRAPH.ID, MAMUJU – Kesabaran Tenaga Kontrak di lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju sepertinya kembali diuji. Hingga kini gaji beberapa bulan belum jelas apakah akan terbayar atau tidak.
Gaji tenaga kontrak di kabupaten Mamuju memang menjadi polemik tersendiri di Pemerintahan Habsi – Irwan. Setelah tidak dibayarkan sekitar enam sampai tujuh bulan, awal Desember ini, Pemkab telah membayar gaji tenaga kontrak hanya tiga bulan. Tidak sepenuhnya.
Ketua Forum GTT dan PTT Sulawesi Barat Asrar mempertanyakan kesisahan gaji tenaga kontrak yang belum terbayarkan. “Jumlahnya bervariasi ada yang belum terbayarkan tiga bulan ada yang empat bulan,” katanya via Whatsapp. Rabu (23/12/2020).
Asrar menuturkan, Pilkada telah usai tapi gaji tenaga kontrak jangan sampai dilupakan. Apalagi dengan sisa waktu yang sudah di penghujung tahun, kata Asrar, kalau tidak ada keseriusan dari pucuk pimpinan di daerah ini bisa jadi gaji ribuan tenaga kontrak tidak terbayarkan.
“Ini tinggal menghitung hari kita meninggalkan tahun 2020, kalau tidak dibicarakan dengan OPD bisa gaji tenaga kontrak tinggal kenangan,” kata Asrar.
“Berharap penuh disisa waktu yang ada agar bisa tetap bersinergi kepada OPD yang terkait agar memikirkan ini kasian mereka jadi korban bullyan janji-janji, bak terhempas badai tak jelas prosesnya tapi regulasinya ada tapi hanya bayangan fatamorgana,” sambungnya.
Sementara itu, Bupati Mamuju Habsi Wahid saat ditemui di ruangannya menuturkan, gaji tenaga kontrak menunggu dana dari pendapatan asli daerah (PAD).
“Menunggu pendapatan asli daerah. Karena sumber anggarannya ada disitu,” terangnya.
Dana dari PAD itulah yang nantinya akan menjadi sumber pembayaran gaji tenaga kontrak. Meski begitu, Habsi mengatakan pihaknya mengupayakan agar gaji tenaga kontrak bisa terbayarkan.
“Tergantung. Menunggu dananya masuk,” begitu katanya.
(ILU)
