TELEGRAPH.ID, POLMAN – KAMMI Mandar Raya dan kelompok Tani P3A Geram dan kecewa. Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar oleh DPRD Polman pun berjalan buntu dan akan dijadwalkan kembali.
Pasalnya, salah satu dari tuntutan mahasiswa dan kelompok tani P3AI meminta DPRD Polman untuk menghadirkan pihak Balai dan Tim Pendamping Masyarakat (TPM) ternyata tidak mampu dilakukan.
“Ketidakhadiran TPM tentu saja penghinaan kepada lembaga terhormat DPRD, kalau tidak bisa hadir semuanya minimal ada yang mewakili,” kata Zulkifli, Ketua KAMMI Mandar Raya, saat menyampaikan aspirasi di DPRD. Jumat (28/8/2020).
Zulkifli mengatakan, ketidakhadiran TPM dapat menjadi kecurigaan adanya penyelewengan terhadap program P3AI. DPRD dituntut untuk tegas dengan sikap TPM.
“ini ada apa? Tentu kita bertanya – tanya. Dan kami menduga ada permainan. Harusnya DPRD juga bisa lebih tegas menghadirkan salah satu TPM agar wibawanya bisa terjaga,” tambah pria kelahiran Mampie ini.
Sementara itu, Wakil ketua DPRD Polman, Hamzah Syamsuddin menyampaikan, ketidakhadiran para TPM terkonfirmasi karena semua sedang dinas luar.
“Kami sudah menyurat tapi semua TPM berangkat ke Mamuju karena ada kegiatan terkait pekerjaan mereka.” kata Hamzah.
Hamzah menambahkan, pihak DPRD Polman akan menjadwalkan ulang RDP dengan memastikan semua pihak yang bersangkutan bisa hadir.
“Kami sudah sepakat dengan pihak Balai untuk menjadwal ulang RDP dengan meminta kesiapan dari pihak Balai,” lanjut Hamzah.
Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD Polman berdasarkan tuntutan mahasiswa KAMMI Mandar Raya bersama beberapa kelompok tani P3AI dalam aksi demonstrasi. Selasa, (25/8/2020).
Dalam tuntutannya, massa aksi mendesak agar Pihak DPRD Polman memanggil pihak Balai, Dinas PU, Dinas PMD dan TPM karena dinilai bertanggung jawab atas dugaan penggantian nama kelompok penerima Program P3AI tahun 2020. (ALAM)
