Konflik Natuna, Suhardi Duka Desak Pemerintah Bersikap Tegas
TELEGRAPH.ID, MAMUJU – Indonesia dan China bersitegang terkait insiden masuknya kapal-kapal nelayan asal China yang dikawal kapal coast guard ke perairan Natuna secara ilegal.
Anggota komisi IV DPR RI DR Suhardi Duka meminta ketegasan pemerintah terkait Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia itu.
“Pemerintah jangan mendua, satu mengatakan kita harus menggunakan cara yang soft karena kita banyak utang kita banyak kerja sama dengan Cina, satu mengatakan harga mati NKRI. Tidak boleh kita mendua rakyat jadi bingung. Kalau teritori NKRI harga mati, kita tidak boleh takut perang,” kata Anggota DPR RI Dapil Sulbar ini, Selasa, (7/1/2020).
Pria yang akrab disapa SDK itu menerangkan, konflik Indonesia di laut Natuna dengan Cina perlu pemahaman dan pembuatan garis kebijakan. Apabila menyangkut teritori Indonesia harus bersikap keras.
“Kita harus keras, kita memiliki idealisme dan sikap negara berdaulat. Tidak kompromi apabila ada satu negara manapun yang mengancam teritori dan kedaulatan bangsa,” katanya.
Ketua DPD Demokrat Sulbar ini mengatakan klaim Cina ini sangat serius mengancam kedaulatan bangsa. Sehingga, masalah ini bukan hanya tanggungjawab pemerintah dan TNI, tetapi seluruh bangsa.
“Kalau menyangkut kerjasama ekonomi tentu bisa dirundingkan antara pemerintah Indonesia dengan Cina. Terhadap potensi ekonomi laut Natuna,” sambungnya.
SDK juga mengoreksi lambannya Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menyiapkan SDM dan kapal nelayan yang memadai.
“Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) itu untuk kepentingan Indonesia. Masalahnya saat ini Indonesia tidak mampu mengembangkan dan mengelola potensi laut natuna. Sehingga kapal-kapal nelayan Indonesia jarang, makanya banyak diisi oleh nelayan Cina,” katanya.
Saat ini nelayan Indonesia, kata dia, tidak dilengkapi perahu dan alat tangkap yang memadai untuk masuk ke ZEE. Sehingga yang ada hanya menangkap ikan yang dekat pantai.
“Pada saat nelayan Cina masuk di ZEE baru kita kebakaran jenggot, tidak mengoreksi diri,” jelasnya.
Olehnya itu, selaku komisi IV dia mendorong percepatan izin kapal nelayan 30 GT ke atas. Nelayan harus dimudahkan mendapat izin. Sehingga wilayah ekonomi kita tidak diisi oleh nelayann dari negara lain secara ilegal.
(ILU/ARL)
