Pemprov Sulbar dan Pemkab Majene Bahas Rencana Relokasi Kampung Terdampak Gempa Bumi
TELEGRAPH.ID, MAMUJU – Pemprov Sulawesi Barat gelar pertemuan dengan Pemkab Majene di Rujab Sekprov membahas permintaan relokasi sejumlah perkampungan di Majene, usai dilanda longsor saat gempa magnitudo 6.2, Minggu (28/2/2021).
Dalam rapat tersebut membahas soal mekanisme pemberian bantuan dan skema pembiayaan. Termasuk tentang pembebasan lahan.
Satgas Bencana Kementerian PUPR dari Dirjen Cipta Karya turut hadir dalam pertemuan itu.
Komandan Satgas Transisi Darurat, M Idris DP mengatakan, relokasi perkampungan ini merupakan bagian dari upaya penanganan bencana menyikapi kemungkinan resiko resiko lanjutan yang bisa terjadi.
“Soal pembebasan lahan, akan menjadi tanggungjawab Pemkab Majene. Kecuali Desa Kabiraan yang pembiayaannya sharing pemkab dan pemrov. Karena Desa Kabiraan direncanakan akan menjadi pilot projek Desa Tangguh Bencana,”kata Idris.
Dikatakan, sedikitnya ada 15 kampung di dua Kecamatan yakni, Malunda dan Ulumanda yang diidentifikasi meminta relokasi.
Setelah memperhatikan saran dan pandangan peserta rapat, terutama dari aspek teknis dan juga kajian geologi, kata Idris, rapat menyepakati kampung yang bakal direlokasi berkurang menjadi 10 kampung.
“Jumlahnya masih memungkinkan berkurang. Tapi yang jelas tempat tempat relokasi akan dibuat menjadi kampung yang lebih layak huni dibanding tempat sebelumnya. Antara lain dilihat dari sanitasi, ketersediaan air, keamanan lingkungan dan kerawanan bencana,”ucap Idris.
Ia menambahakan, salah satu syarat titik relokasi adalah memiliki lahan atau tempat berkumpul orang banyak jika dikemudian hari terjadi bencana.
“Pihak Kementerian PUPR juga telah menyatakan kesediaan untuk mendukung dan membantu membuat satu desain kampung yang tahan gempa,”tutur mantan Deputi Bidang Diklat Aparatur LAN RI itu.(adv)
