TELEGRAPH.ID, MAMUJU – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur Sulbar, Salim S. Mengga, menekankan pentingnya inventarisasi dan pengecekan rutin kondisi fisik kendaraan dinas untuk mencegah penyimpangan.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar mendukung langkah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sulawesi Barat dalam melakukan pemeriksaan aset berupa dokumen dan kondisi fisik kendaraan dinas secara berkala.
Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar, Muhammad Bisyri, menyampaikan bahwa ratusan kendaraan dinas Pemprov Sulbar akan diperiksa secara bertahap.
“Hari ini kita apelkan kendaraannya. Mengecek berapa yang hadir dan tidak hadir, serta melakukan pemeriksaan sesuai data yang ada,” ujar Bisyri pada hari pertama pemeriksaan di Tribun Lapangan Rumah Jabatan Gubernur Sulbar, Selasa (29/4/2025).
Pengecekan tahap pertama ini menyasar delapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Setelah pemeriksaan oleh BPK, akan dilakukan evaluasi terhadap hasilnya.
“Yang dicek adalah kondisi fisik, administrasi, dan pajaknya. Semua ini disesuaikan agar tidak ada lagi kendaraan yang dikuasai pihak lain. Jika ada yang hilang, akan ditindaklanjuti ke OPD yang bertanggung jawab,” jelas Bisyri.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Salim S. Mengga menemukan sejumlah kendaraan dinas yang dikembalikan dalam kondisi tidak layak pakai, bahkan beberapa komponen vital seperti mesin hilang.
“Anda dititipi kendaraan dinas untuk menunjang tugas, tapi malah dikembalikan dalam kondisi seperti besi tua. Di mana tanggung jawab sebagai pejabat?” tegas Salim.
Salim menambahkan bahwa pihaknya akan menelusuri lebih lanjut dinas atau pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan kendaraan dinas tersebut. (*)