TELEGRAPH.ID, MAMUJU – Organisasi Mahasiswa di Kabupaten Mamuju kembali menggelar kegiatan dialog publik membahas pesta akbar demokrasi 2024 sebagai upaya nyata mewujudkan Pemilu yang lebih jujur, adil dan demokratis, Selasa (6/2/24) malam.
Dialog kali ini diinisiasi Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Pimpinan Kota Mamuju berlangsgung di Warkop titik tepi Jl. AP Pettarani kelurahan Binanga Mamuju.
Dialog publik itu mengusung tema “Ancaman dan erosi Demokrasi” dengan menghadirkan Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Mamuju, angsung M. Ikhsan S.Pdi.
Tamu undangan lainnya adalah para pimpinan organisasi mahasiswa di Mamuju beserta seluruh kader yang sempat hadir.
Dalam dialog tersebut disebutkan bahwa Demokrasi di Indonesia adalah suatu proses sejarah dan politik perkembangan demokrasi di Indonesia, yang dimana Demokrasi politik merupakan panglima yang menentukan kebijakan-kebijakan.
Untuk itu sebagai generasi muda di abad ini, kita harus kritis melihat perkembangan demokrasi sehingga tidak ada lagi korban demi kepentingan demokrasi.
“Sehingga kami selaku Mahasiswa berharap tahapan demokrasi ini dapat kita sambut dengan riang gembira, bukan lagi perang,” tuturnya.
Selain itu, para aktivis juga diminta agar dapat lebih kritis dalam berdemokrasi, sehingga keterlibatan kita di pemilu bukan hanya sekedar memilih tapi penentu masa depan bangsa ke arah yang lebih baik.
Untuk pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota/kabupaten, hingga pemerintah desa diharapkan agar tetap menjaga etika berdemokrasi, netralitas dan menjaga suasana agar pemilu tahun 2024 berjalan luber dan jurdil.
Kepemimpinan nasional harus mampu menjadi teladan untuk menjunjung nilai-nilai hukum dan demokrasi, agar masyarakat memiliki panutan. Dalam menghadapi hiruk pikuk yang seharusnya menjadi pesta rakyat yang menyenangkan dan membahagiakan, harap para mahasiswa dalam dialog tersebut.
Untuk para pimpinan partai politik juga dihimbau untuk mengembalikan citra dan kemurnian demokrasi pada rohnya. Kedaulatan ada pada rakyat dan tidak boleh ada campur tangan kekuasaan.
Sehingga diharapkan kolaborasi dan sinergitas dari penyelenggara seperti KPU, Bawaslu, Apkam dan masyarakat khususnya OKP agar dapat menyukseskan Pemilu 2024 dengan damai.(*)