TELEGRAPH.ID, MAMUJU TENGAH – Panitia Kerja (Panja) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat (Sulbar) meninjau pembangunan Bendungan Budong-budong, di Desa Salulekbo, Kecamatan Tobadak, Mamuju Tengah.
Ketua DPRD Sulbar, Hj Suraidah Suhardi, mengatakan, kunjungan tersebut untuk mediasi konflik warga dengan pihak balai terkait rencana pembangunan bendungan tersebut.
Dikatakan, warga mempertanyakan anggaran ganti rugi lahan yang katanya tidak transpara.
“Kami sudah jelaskan ke masyarakat, dan kita berharap program ini segera berjalan,” kata Suraidah.
Pihak DPRD Sulbar melalui panitia kerja (panja) yang dibentuk akan berkoordinasi ke pusat terkait persoaoan tersebut.
“Bendungan ini cukup luas, kemudian jalannya kurang lebih 23 km dikerjakan oleh balai, harapannya kita bisa cepat terlaksana dan bisa dimanfaatkan dengan baik,” tuturnya.
Apalagi, lanjut politisi Demokrat tersebut, dibendungan tersebut terdapat irigasi dan ari bersih.
“Jika ini berjalan, setidaknya Mamuju Tengah tidak kekurangan pasokan air baku dan irigasi persawahan,” ujarnya.
Selain itu, menurutnya, jika pembangunan bendungan tersebut terealisasi bisa menjadi sektor pariwisata.
Sebab, bendungannya cukup besar, berpotensi menjadi tempat wisata baru di Mamuju Tengah.
Selain melakukan kunjungan lapangan, kata dia, panja DPRD Sulbar juga melakukan pertemuan atau rapat dengan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.
“Pokoknya yang kita harapkan adalah ada solusi terbaik antara warga dan pihak balai, sehingga program ini cepat berjalan dan bisa dimanfaatkan,” imbuhnya.
Pembangunan bendungan di Desa Salu Lekbo Kabupaten Mamuju Tengah dikerjakan Balai Sungai Wilayah Sulawesi III sebesar 500,24 hektare.
Adapun, total anggaran digunakan sekitar Rp 1,02 Triliun dengan pekerjaan tahun 2020.(*)
