TELEGRAPH.ID, BALI – Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat, Safaruddin Sanusi, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pejabat Kehumasan Seluruh Indonesia, di Hotel Fashion Legian, Denpasar, Bali, Sabtu (12/10/19).
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Pusat Penerangan (Kasuspen) yang juga Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dr. Bahtiar.
Rapat Koordinasi Nasional Pejabat Kehumasan Provinsi Seluruh Indonesia ini berlangsung dari tanggal 11 sampai 13 Oktober 2019.
Adapun narasumber yang hadir diantaranya; Plt. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bali, Ni Luh Made Wiratmi; Kepala Biro Multimedia Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Budi Setiawan dan Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setjen Kemendagri, Dr. Sugeng Hariyono.
Ada sejumlah persolan yang disuarakan oleh Safaruddin Sanusi, seperti Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 tentang nomengklatur dan unit kerja sekretariat daerah yang dianggap menurunkan fungsi Biro Humas menjadi Kabid Humas di Dinas Kominfo.
“Kedua, beban Kominfo menangani infrastruktur, seperti satu data indonesia, SPBE, Geospasial, ditamba lagi dengan tugas Humas yang begitu berat. Ada KIP dan KPID juga akan semakin menambah beban Kominfo, sehingga kewalahan untuk fokus mengurusi pemberitaan,” ungkap Safaruddin.
Mantan Kepala Biro Umum Setda Provinsi Sulawesi Barat ini mengatakan, persoalan-persoalan yang dihadapi Humas di Sulbar juga dirasakan oleh semua daerah Provinsi se Indonesia, utamanya dalam hal koordinasi ke OPD dan lembaga vertikal lainnya.
“Dan Kapuspen Kemendagri sudah berjanji akan mengevaluasi persoalan tersebut dalam waktu dekat ini. Apalagi dengan terpisahnya hlHumas dan Portokol semakin mempersusah ruang komunikasi,” ucapnya.
Selain itu, tambah Safaruddin, Kemendagri diminta dan disarankan agar setiap membuat suatu regulasi perlu melibatkan Kementerian lainnya seperti Menpan RB dan lembaga lainnya sehingga tidak berseberangan dan tumpang tindih.
“Termasuk saya juga sarangkan bahwa untuk APPSI (Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia) diundang untuk membahas persoalan di daerah, termasuk struktur kelembagaan di daerah sehingga terjadi konektion antara regulasi dengan kebutuhan suatu daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar berjanji, dalam waktu dekat akan membicarakan dan bakal mengevaluasi sejumlah persoalan yang disampaikan sejumlah pejabat Humas Provinsi.
Bahtiar juga mendorong pejabat kehumasan Provinsi di Seluruh Indonesia untuk tetap memperkuat organisasi dan tata kelola kehumasan.
“Organisasi yang diperkuat menjadi kunci untuk humas yang peka terhadap lingkungan. Bukan hanya itu, teknologi, SDM dan tata kelolanya juga harus diperkuat untuk bisa menjawab tantangan,” kata Bahtiar.
Menurutnya, di dunia yang serba dinamis ini, diperlukan kesiapan organisasi Humas yang mapan untuk dapat menjawab tantangan zaman yang penuh kejutan dan memasuki era lompatan informasi ini yang juga menjadi bagian dari ancaman negara.
“Jadikan Forum ini sebagai sarana untuk mengkonsolidasikan organisaasi, tata kelola kelembagaan, SDM, tata laksana. Karena ini kita sudah di era lompatan informasi yang kalau salah-salah informasi atau dalam mengelolanya bisa jadi ancaman bangsa,” ujarnya.
(Rls/ILU)
